Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mematangkan perencanaan anggaran sektor kesehatan. Dalam rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Sulbar, Selasa (14/04/2026), Bapperida memastikan usulan penguatan fasilitas Rumah Sakit Regional masuk dalam peta jalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melalui program prioritas “Sulbar Sehat” untuk menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Fokus pada Pemeliharaan dan Fasilitas Pendukung
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Sulbar merekomendasikan alokasi anggaran operasional dan pengembangan RS Regional sebesar Rp19 miliar untuk tahun 2026/2027. Anggaran ini diprioritaskan untuk:
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Menjaga keandalan alat kesehatan dan gedung rumah sakit.
- Pengadaan Fasilitas Mendesak: Menambah perlengkapan medis guna menunjang layanan unggulan.
- Peningkatan PAD: Optimalisasi layanan yang diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida Sulbar, Elmarhamah, meminta manajemen rumah sakit segera merampungkan dokumen pendukung agar usulan tersebut terakomodasi secara sah dalam sistem perencanaan daerah.
Dorong Kemandirian Melalui Status BLUD
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan pentingnya manajemen RS Regional untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi pendapatan internal, mengingat statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kita ingin RSUD lebih berdaya. Optimalisasi pengelolaan pendapatan sangat penting agar rumah sakit tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Dengan kemandirian finansial, pemenuhan fasilitas dan peningkatan layanan bisa berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” tegas Amujib.
Sinergi Lintas Sektor demi Layanan Modern
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan BPKAD dan jajaran direksi RS Regional. Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini bertujuan untuk memastikan transisi RS Regional menuju fasilitas kesehatan yang lebih modern dan responsif.
Dengan perencanaan yang matang di RKPD 2027, RS Regional Sulawesi Barat diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan medis masyarakat tanpa perlu merujuk pasien ke luar daerah secara masif, sekaligus memperkuat fondasi kesehatan masyarakat di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
