Mamuju, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja strategis dari Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Kamis (07/05/2026). Pertemuan ini menjadi ajang sinkronisasi kebijakan dalam mengatasi tantangan akses internet serta penguatan pelayanan pemerintahan berbasis digital.
Rombongan DPRD Majene yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Junaedi, bersama Ketua Komisi III, Jasman, disambut oleh Sekretaris Dinas KominfoSS Sulbar, Riny Hadiwijaya, beserta jajaran kepala bidang di Kantor Kominfo Sulbar.
Fokus Penanganan Blank Spot di Wilayah Strategis
Isu pemerataan akses internet menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut. Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengakui bahwa area tanpa sinyal (blank spot) masih menjadi tantangan di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Majene.
Guna mengatasi hal tersebut, Pemprov Sulbar terus melakukan lobi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengadaan program internet gratis.
“Kami terus mendorong agar titik-titik prioritas seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor desa mendapatkan akses jaringan yang memadai. Dukungan internet gratis dari pusat terus kita jemput untuk membantu daerah,” jelas Ridwan Djafar.
Implementasi SPBE dan Panca Daya
Sekretaris Dinas KominfoSS, Riny Hadiwijaya, menambahkan bahwa kolaborasi antar-pemerintah daerah sangat krusial dalam menyukseskan agenda Panca Daya yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK). Salah satu instrumen utamanya adalah penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Sinergi dalam pelayanan berbasis digital dan edukasi digital harus ditingkatkan. Melalui SPBE, tata kelola pemerintahan diarahkan agar lebih efektif, transparan, dan terintegrasi sepenuhnya,” ujar Riny.
Peningkatan Literasi Digital Masyarakat
Selain pembangunan infrastruktur fisik (jaringan), Diskominfo Sulbar juga menitikberatkan pada pengembangan kapasitas SDM. Berbagai program pelatihan dari pusat terus ditarik ke daerah untuk meningkatkan kompetensi digital bagi:
- Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik.
- Pelajar dan mahasiswa di dunia pendidikan.
- Pelaku usaha mikro untuk ekspansi ekonomi digital.
Kunjungan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret bagi Kabupaten Majene dalam menyelaraskan program digitalisasi daerah dengan kebijakan provinsi, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Editor: Ammar
