Mamasa, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan disiplin pajak di internal pemerintahan. Melalui UPTD Pelayanan Pajak Mamasa, tim Samsat melakukan langkah berani dengan mendatangi langsung (door-to-door) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mamasa yang kedapatan menunggak pajak kendaraan dinas, Selasa (05/05/2026).
Langkah tegas ini merupakan bagian dari strategi pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
Penagihan Berbasis Data ke 10 OPD
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamasa, David, memimpin langsung operasi penagihan aktif ini. Tim dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja untuk menyisir sedikitnya 10 OPD secara paralel. Setiap personel dibekali data rincian objek pajak untuk memastikan penagihan tepat sasaran dan tidak terbantahkan.
“Penagihan ini kami lakukan secara langsung ke OPD sebagai komitmen meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan dinas. Kami ingin memastikan kewajiban ini menjadi perhatian bersama dan tidak diabaikan,” tegas David di sela-sela kegiatan.
Kepala Bapenda: Pemerintah Harus Jadi Teladan
Menanggapi langkah aktif di lapangan, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyatakan bahwa instansi pemerintah harus menjadi contoh utama bagi masyarakat dalam hal ketaatan membayar pajak.
Menurutnya, kendaraan dinas yang dibiayai negara tidak boleh memiliki tunggakan pajak karena hal tersebut mencerminkan kualitas pengelolaan aset daerah.
“OPD harus menjadi contoh. Tidak boleh ada lagi tunggakan, apalagi terkait kendaraan dinas. Ini bukan hanya soal angka pendapatan daerah, tetapi menyangkut integritas dan keteladanan aparatur sebagai pelayan publik,” ujar Abdul Wahab dengan nada tegas.
Perkuat Disiplin Fiskal Daerah
Langkah “jemput bola” ini dipandang efektif untuk memperkuat fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi. Bapenda Sulbar memastikan pengawasan ini tidak hanya berhenti di satu titik, namun akan dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh kewajiban administrasi kendaraan dinas terselesaikan.
- Target Utama: Tertib administrasi aset dan pelunasan tunggakan pajak.
- Metode: Penagihan aktif berbasis data yang akurat.
- Output: Peningkatan PAD yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar yang lebih baik.
Dengan adanya tindakan nyata ini, Bapenda Sulbar berharap kesadaran akan pentingnya pajak dapat dimulai dari lingkungan birokrasi sendiri, sehingga masyarakat pun tergerak untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak.
Editor: Ammar
