Selasa , Juli 14 2020
Home / Daerah / Pertanyakan Anggaran Penanganan Covid-19, Komisi III Desak Ketua DPRD Mamuju Segera Gelar Rapat

Pertanyakan Anggaran Penanganan Covid-19, Komisi III Desak Ketua DPRD Mamuju Segera Gelar Rapat

Masramjaya

Mamuju, 8enam.com.-Ketua komisi III DPRD Kabupaten Mamuju desak Ketua DPRD Mamuju untuk melakukan rapat terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Mamuju.

Melalui pesan WhatsApp, Minggu (5/4/2020), Ketua Komisi III DPRD Mamuju, Masramjaya menuturkan, ada rencana rapat komisi III atau gabungan komisi soal penanganan covid -19 di Mamuju, termasuk ingin mempertanyakan anggran Rp 1 M dari Pemda, peruntukannya untuk apa saja dan ke OPD mana saja yang akan diberikan anggaran itu.

“Karena dengar-dengar RSUD Mamuju cuman dapat Rp 146 juta dari total Rp 1 milyar tersebut. Sebagai bagaian dari tufoksi pengawasan DPRD ingin mengetahui upaya yang sudah di lakukan Pemda dalam penanganan covid-19 apalagi angran Rp 1 milyar yang sumbernya dari dana tak terduga sifatnya gelondongan,” kata Masramjaya.

“Beberapa Opd rencananya kita mau undang seperti Keuangan, Dinkes, RSUD dan BPBD,” sambungnya.

Dia berharap mudah-mudahan pimpinan
secepatnya menanda tangani undagan untuk segera diagendakan rapat, degan tetap mengikuti anjuran pemerintah Physical Distancing untuk jaga jarak dan pakai masker

“Semoga bisa secepatnya tidak boleh di tunda lagi, kami harap pimpinan bisa segera agendakan. Kasian RSUD kalau tidak siap menerima pasien PDP Karena keterbatasan APD dan kelengkapannya. Ini malam staf sodorkan ke pimpinan undangan untuk di tandatangani,” ungkapnya.

Ditanya terkait penolakan pimpinan DPR untuk menandatangani surat rapat komisi gabungan yang dijadwalkan pada hari senin esok Masramjaya menjawab.

“Insya Allah salah satunya tanda tangan. Berbaik sangka saja. Jika ada sebuah masalah, haknya teman-teman untuk diagendakan rapat degan OPD terkait. Apalagi ini masalah covid-19 mau di bahas. Masalah pandemi Pemda mesti lebih sigap dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona diMamuju,” ujarnya.

Masram menegaskan, anggran Rp 1 M terlalu sedikit, masih bayak bisa di relokasi, di geser anggran yang belum mendesak. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *