Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus melakukan akselerasi dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional. Melalui UPTD Penilaian Kompetensi, BKPSDM menggelar uji kompetensi (assessment) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Biro Hukum Sekretariat Daerah, Rabu (08/04/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda strategis tahunan untuk melakukan pemetaan talenta (talent mapping) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan kualitas sumber daya aparatur yang kompetitif.
Menakar Celah Kompetensi Pegawai
Fokus utama dari assessment ini adalah mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan kompetensi (competency gap) antara standar jabatan yang dipersyaratkan dengan profil aktual yang dimiliki oleh setiap pegawai. Hal ini dilakukan agar penempatan pejabat di masa depan tidak lagi bersifat subjektif, melainkan berbasis data yang akurat.
Langkah ini selaras dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penerapan sistem merit sebagai fondasi utama dalam membangun birokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.
Right Man on the Right Place
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menegaskan bahwa penilaian kompetensi ini adalah upaya nyata untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (right man on the right place).
”Kita ingin memastikan setiap ASN di lingkup Pemprov Sulbar memiliki kapasitas yang relevan dengan tuntutan tugasnya. Melalui talent mapping ini, kita dapat menyusun strategi pengembangan karier yang lebih akurat dan objektif demi mendukung visi pembangunan daerah,” jelas Herdin Ismail.
Intervensi Pengembangan Berbasis Data
Kepala UPTD Penilaian Kompetensi, Dikry Pranaharsyah, menambahkan bahwa hasil dari penilaian ini akan menjadi “rapor profesional” bagi para pegawai. Data tersebut nantinya akan digunakan pemerintah untuk memberikan intervensi pelatihan atau diklat yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
”Kami ingin setiap individu di Biro Hukum memiliki profil kompetensi yang selaras dengan standar jabatan mereka. Jika ditemukan adanya celah, maka intervensi pengembangan akan dilakukan agar pelayanan hukum di Sulawesi Barat semakin prima,” ujar Dikry.
Melalui basis data talenta yang kuat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis dapat menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan berdaya saing tinggi, sekaligus memastikan pengisian jabatan di masa mendatang dilakukan secara transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Editor: Ammar
