Rabu , Oktober 27 2021
Home / Advetorial / Perda APBD Perubahan Kabupaten Mamuju Disahkan

Perda APBD Perubahan Kabupaten Mamuju Disahkan

Mamuju, 8enam.com.-Ketuk palu dari pimpinan rapat paripurna DPRD menandai disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten mamuju tahun 2021, Kamis (7/10/2021).

Perda dengan nomor 188.4/XVI/X/DPRD/2021, secara umum memuat penjabaran perubahan antara lain :

Pendapatan sebelum perubahan, Rp1.103.064.636.433,00. Setelah perubahan Rp1.039.124.951.689,00 Mengalami penurunan sebesar Rp63.939.684.744,00 atau 5,80 Persen.

Belanja sebelum perubahan Rp1.105.304.926.433,00.
Setelah perubahan, Rp1.057.887.908.161,03
Mengalami penurunan sebesar Rp47.417.018.271,97 atau 4,29 persen.

Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp2.240.290.000,00,
Setelah perubahan, Rp18.762.956.472,03
Mengalami peningkatan sebesar Rp16.522.666.472,03 atau 737,52 persen.

Pembiayaan netto sebelum perubahan, Rp2.240.290.000,00,
Setelah perubahan, Rp18.762.956.472,03
Mengalami peningkatan sebesar Rp16.522.666.472,03 atau 737,52 persen.

Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi, dalam sambutan tertulisnya mengatakan, pengesahan Perda APBDP ini, merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021, dalam perjalanan pelaksanaannya terjadi hal yang sangat luar biasa bagi seluruh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat yaitu adanya pandemi covid 19 dan bencana alam berupa gempa bumi pada awal tahun yang sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran dan kemiskinan, sehingga dalam percepatannya dilakukan refocusing, realokasi dan rasionalisasi anggaran dengan melakukan perubahan penjabaran APBD tahun 2021.

oleh karena itu pemerintah bersama DPRD melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk periode tahun anggaran yang tersisa agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Diwaktu yang bersamaan juga dilakukan pengesahan Perda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten tahun 2021-2025, dan persetujuan atas empat rancangan peraturan daerah diluar propemperda untuk dimasukkan dalam propemperda tahun 2021 yang terdiri dari :

Rancangan peraturan daerah tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi;

Rancangan peraturan daerah tentang kota layak anak;

Rancangan peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender; dan

Rancangan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak. (Diskominfosandi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *