8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tamen Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (Tamperak) Sulbar menegaskan Pemkab Mamuju lamban dalam menangani penyebaran Covid-19. Hal itu ditegaskan ketua DPW LSM Tamperak Sulbar, Amiruddin, Kamis (9/4/2020) kemarin.
Amiruddin menilai Bupati mamuju bergerak lambang dalam antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah kabupaten mamuju.
“Untuk pemerintah mamuju Kami LSM Tamperak menganggap bahwa lamban didalam mengatasi penanggulangan Covid-19 ini, dimana hampir disemua kabupaten yang kami pantau di sulawesi barat ini disana jauh sebelumnya mereka bikin posko siaga. Di Posko siaga itu semua petugasnya ada disitu ada dinas kesehatan, kepolisian dengan TNI yang bersiap siaga dan mereka dilengkapi dengan semua pasilitas yang ada,” ujarnya.
Contoh kecil kata Amirudin, di Mateng itu mereka kucurkan dana kurang lebih Rp 500 juta untuk langkah awal, untuk mengatasi ini Covid-19, sementara Mamuju belum pernah di dengar bahwa Pemkab Mamuju mengeluarkan anggaran seperti itu.
“BPBD potensi sebagai lembaga logistik kesehatan, logistik setiap kegiatan yang ada untuk posko Covid-19 itu juga belum ada gerakan yang mereka lakukan dan dimana mereka buat posko seharusnya BPBD di sini yang punya peranan penting,” ungkapnya.
Ketika ditanya soal dana awal Rp 1 milyar yang telah di kucurkan pemda mamuju belum lama ini, dengan tegas, Amiruddin katakan. “Itu juga kan kita belum tau implementasinya.! Ditujukan kemana itu uang, untuk siapa dan untuk apa,? Kita belum tau apa yang dilakukan bupati sekarang,” tegas Amiruddin.
“Adapun mereka lakukan penyemprotan disinfektan tapi dia cuma semprot jalan. Covid ini kan bukan di udara, tapi dari manusia ke manusia, jadi seharusnya dor to dor menyemprot rumah warga Bukan jalan yang menggunakan mobil pemadam kebakaran, itukan pemborosan anggaran, untuk apa itu pemadam tidak akan mungkin menyentuh semua rumah orang,” tambahnya.
Terkait anggaran penanganan Covid-19 Rp 26 milyar yang di sampaikan Pemkab Mamuju di beberapa media baru-baru ini, Amiruddin juga pertanyakan. Yang Rp 26 Milyar itu harus jelas APBD berapa kemudian dana desa berapa, apakah itu dana desa memang include masuk Pemda yang kelolah ataukah desa kelolah sendiri. Nah ini juga yang belum jelas dari pemerintah maupun legislatif.
Amir tegaskan, pemerintah harus jelaskan, transpransi tentang anggaran dana itu jangan dengan adanya tanggap darurat ini kemudian seenak perut saja memberikan anggaran itu tampa jelas asas manfaat tujuangnya bagaimana itu. Jadi harus ada regulasinya lah, ada SOP nya bagaimana cara pengguna dana anggaran itu.
Selain itu Amiruddin juga mengingatkan kepada seluruh pemerintah desa dalam hal ini para kepala desa agar berhati-hati menggunakan dana 200 juta itu.
“Kami harapkan kepada pemerintah desa agar mengelolah dana itu dengan baik, jelas transpransi dan di sampaikan kepada masyarakat bahwa apa-apa yang kita beli untuk kesiapan itu supaya jelas semua jangan nanti ada dusta antara masyarakat dengan desanya,” pungkas Amiruddin. (edo)
