Selasa , Juli 23 2024
Home / Daerah / Pembangunan Tanggul Dan Normalisasi Saluran Buang Jadi Usulan di Musrenbang Kecamatan Budong-budong

Pembangunan Tanggul Dan Normalisasi Saluran Buang Jadi Usulan di Musrenbang Kecamatan Budong-budong

Mateng, 8enam.com.-Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mulai menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Senin (13/2/2023).

Tema Musrenbang RKPD tahun 2024, Penguatan ekonomi dan infrastruktur didukung dengan ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan Budong-budong menjadi kecamatan pertama tempat berlangsungnya Musrenbang.

Camat Budong-budong, Awaluddin mengatakan, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun 2024 mendatang, keakuratan data menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi salah perencanaan, yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya di Kecamatan Budong-budong.

“Di samping itu juga, pembangunan juga harus mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan keselamatan lingkungan, dalam upaya eksplorasi dan sumber-sumber daya alam untuk tujuan ekonomi dan pembangunan,” kata Awaluddin.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan usulan pemerintah Kecamatan Budong-budong yaitu, Pembuatan dan pembangunan tanggul Desa Babana dari depan Kantor Camat sampai ke Dusun Mes, Dusun Pambutungan. Normalisasi saluran buang dan aliran sungai penghubung antar desa, yakni Desa Pasapa, Desa Bojo, Lembah Hada, Barakkang dan Desa tinali.

Kepala Bappeda Mateng, Litha Pebriani menyampaikan, program prioritas Pemda Kabupaten Mamuju Tengah adalah terpenuhinya standar pelayanan minimal di urusan wajib pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, PU, perumahan rakyat, sosial dan ketentraman.

Kata Litha, melihat kondisi demikian, perlu dilakukan penajaman kebijakan, program dan kegiatan ditengah kemampuan fiskal yang terbatas, agar sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

“Kita berharap, semua tahapan penyusunan RKPD ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan usulan dan rencana pembangunan yang berkualitas, sesuai kebijakan pembangunan daerah tahun 2023,” kata Litha.

Ada 11 isu strategis ditahun 2024 lanjutnya, mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, peningkatan kapasitas SDM, pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan, peningkatan ekonomi, pemantapan infrastruktur dasar, pemilu serentak, hilirisasi komuditas unggulan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pemindahan IKN, Mamuju Tengah engah sebagai tuan rumah pekan olahraga provinsi Sulawesi Barat tahun 2016.

“Melalui momentum penting ini, kami ingin mengingatkan kepada seluruh kepala desa dalam menjalankan peran, berupa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa selama tahun kepemimpinan tentu sudah menetapkan RPJMDes, pemerintah desa juga harus menyusun RKPDes setiap tahun, dan menjadi pedoman setiap tahunnya dalam menyusun RKPDes, di mana ini disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan maksimal bulan September, setelah RKPDes ini ditetapkan barulah Pemerintah desa bisa menyusun APBDesnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Mateng, DR. H. Askary Anwar menyampaikan, agar program bisa tepat sasaran, mulai dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa harus satu persepsi.

“Kita harus satu persepsi, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, kabupaten dengan masyarakat, karena selama ini banyak perencanaan dan program yang kita buat tidak tepat sasaran, tidak sampai pada tujuan bahkan tidak dinikmati oleh masyarakat kita, mengapa terjadi karena kita tidak satu persepsi,” kata Askary.

“Kita diberikan tantangan persoalan anggaran yang sangat minim ditengah kebutuhan kita yang setiap saat bertambah, inilah yang menjadi tantangan kita, nah sekarang apa yang kita lakukan dengan kondisi keterbatasan itu, itulah perlunya Musrenbang untuk menyatukan persepsi kita, apa yang kita ingin satukan tentunya, adalah strategi dan pemecahan masalah-masalah yang harus kita hadapi, untuk itu Pemerintah desa, kecamatan dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat kita harus berkolaborasi,” sambungnya.

Kata Askary, jika program itu muncul dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan diawasi oleh masyarakat, maka jauh lebih efektif 3 kali lipat dari program yang dibuat seperti biasa.

“Jadi marilah kita terlibat di desa masing-masing,” ajaknya. (A-51)

Rubrik Ini Dipersembahkan Oleh Kominfo Mamuju Tengah

Check Also

Polres Mateng Amankan 35 Unit Kendaraan Roda Dua

Mateng, 8enam.com.-Sat Lantas Polres Mamuju Tengah berhasil mengamankan 35 unit kendaraan roda dua dalam Operasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *