8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pejabat adalah pelayan rakyat, bukan untuk melayani dirinya dan melayani keluarganya saja. Pejabat itu tidak membedakan antara satu dengan yang lain, rumahnya pun harus terbuka pada siapa saja. Sekalipun itu lawan politik.
Demikian dikatakan anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka (SDK) saat melakukan reses di Desa Kasambang Kecamatan Tapalang Barat, Senin (12/10/2020).
“Dapurnya rakyat kita pastikan berasap. Itu paling penting. Olehnya itu perbaiki sumber-sumber ekonomi masyarakat. Kalau saya bisa sinergi dengan daerah, maka yakin saya bisa turunkan anggaran ke daerah. Sebab saya juga anggota Banggar,” katanya.
Dia menambahkan bahwa pejabat yang sudah memiliki jabatan tinggi, idealnya tidak menjanji. Sebab tugasnya sudah jelas, merealisasikan janji-janji ketika sebelum menjabat.
“Apa gunanya jadi pejabat kalau menjanji lagi? Apalagi kalau kembali mau maju di Pemilu. Sangat tidak wajar untuk dipilih kembali,” katanya.
Oleh sebab itu, dia melakukan reses ke berbagai dapilnya. Termasuk di Desa Kasambang.
“Saya datang kesini untuk merealisasikan janji-janji saya waktu mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah memilih saya,” kata anggota Banggar DPR RI ini.
Di desa itu SDK mendengarkan langsung aspirasi warga. Juga merealisasikan berbagai permintaan warga khususnya yang menyangkut dengan tupoksi komisinya. Termasuk pembagian bibit buah durian dan rambutan.
Ada hal menarik dari reses kali ini. SDK tidak langsung menjawab permintaan warga terkait bibit cengkeh. Dia terlebih dulu menghubungi mitra kerjanya, Kementrian Perkebunan, untuk memastikan ketersediaan bibit cengkeh untuk tahun 2021.
“Oke, ada. Saya minta pada pemerintah sebanyak 3.500 bibit cengkeh. Buatlah kelompok tani, sebab bantuan ini tidak bisa diberikan pada orang per orang,” katanya.
Di Desa Kasambang, SDK memberikan bantuan pembangunan jalan tani masing-masing sepanjang kurang lebih 2 kilometer dan beberapa dompeng untuk Desa Kasambang Barat.
Ditegaskan, sekalipun dia sebagai legislator nasional, namun dapilnya menjadi prioritas utama. Sedangkan terkait kebijakan nasional, dibicarakan oleh seluruh anggota DPR RI. (*)
