Mateng, 8enam.com.-Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) mengambil sikap tegas dalam menyikapi dinamika dan gesekan penguasaan lahan di wilayah WKSM. Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mendukung penegakan hukum secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Bumi Lalla Tassisara.
Penegasan tersebut disampaikan Arsal Aras usai menggelar rapat koordinasi khusus bersama Kapolres Mamuju Tengah, Selasa (17/11/2026), yang memfokuskan pembahasan pada penanganan berbagai gangguan keamanan, dugaan penguasaan lahan tanpa alas hak, hingga aksi pemanenan hasil kebun secara sepihak di kawasan WKSM.
Tolak Main Hakim Sendiri: Selesaikan Melalui Pembuktian Hukum
Bupati Arsal Aras mengingatkan bahwa konflik agraria yang terus berulang tidak boleh dibiarkan eskalasinya hingga memicu pertikaian antarkelompok di lapangan. Seluruh sengketa maupun klaim hak atas tanah wajib diselesaikan melalui mekanisme verifikasi legalitas dan jalur peradilan yang sah.
”Siapa pun yang melanggar aturan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami meminta aparat kepolisian menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat secara objektif, profesional, dan tidak tebang pilih. Konflik harus dituntaskan lewat pembuktian hak, bukan berdasarkan kekuatan kelompok,” tegas Arsal Aras.
Pemkab Mateng Buka Data Valid SK Bupati 2023 Tanpa Intervensi
Untuk mempercepat proses penyelidikan aparat penegak hukum, Pemkab Mamuju Tengah menyatakan kesiapannya membuka seluruh arsip dan dokumen resmi negara sebagai rujukan verifikasi lapangan—khususnya Surat Keputusan (SK) Bupati Tahun 2023 yang memuat daftar valid kelompok tani dan masyarakat penerima hak lahan di kawasan WKSM.
Arsal menjamin bahwa pemerintah daerah bersikap transparan sepenuhnya dan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.
”Data kami ada dan valid dalam SK Bupati Tahun 2023. Pemerintah daerah siap menyerahkan dokumen tersebut untuk mendukung pembuktian oleh kepolisian. Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari unsur pemerintah daerah, agar kepastian hukum dan perlindungan hak bagi kelompok tani benar-benar terwujud,” tandasnya.
Ia juga mengimbau pihak perusahaan dan pengurus koperasi agar memperketat verifikasi dokumen legalitas serta mewaspadai praktik transaksi lahan di bawah tangan yang kerap menjadi pemicu utama sengketa berkepanjangan.
Selaras dengan Stabilitas Daerah & Supremasi Hukum Visi ‘Panca Daya’
Langkah tegas Bupati Mamuju Tengah dalam mengawal supremasi hukum dan kondusivitas iklim usaha di wilayahnya selaras dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mewujudkan Misi Panca Daya. Penegakan hukum yang berkeadilan serta terjaminnya stabilitas Kamtibmas di seluruh kabupaten menjadi prasyarat mutlak untuk mengamankan investasi daerah, melindungi hak-hak petani, serta mengakselerasi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.
Editor : Ammar







