Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat terus memacu pembenahan internal guna menciptakan struktur birokrasi yang lebih lincah dan efektif. Pada Selasa (14/04/2026), DKP Sulbar secara resmi memulai agenda pendampingan teknis penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama tim ahli dari Biro Organisasi Setda Sulbar.
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap alur kerja di sektor kelautan dan perikanan memiliki standar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Membangun Fondasi Kerja yang Lincah
Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, yang menerima langsung tim pembimbing, menegaskan bahwa penyusunan dokumen tata laksana ini bukan sekadar formalitas administrasi. Sebaliknya, hal ini merupakan fondasi utama agar organisasi tidak terjebak dalam birokrasi yang kaku.
“Kami membutuhkan pendampingan teknis ini untuk memastikan data yang diinput benar-benar mencerminkan kebutuhan organisasi. Tujuannya jelas, agar seluruh proses kerja di lingkup dinas berjalan lebih terstruktur dan sistematis,” ujar Oktorio.
Implementasi Nyata PANCA DAYA
Upaya pembenahan tata kelola ini merupakan pengejawantahan dari program PANCA DAYA yang diusung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan Sekprov Junda Maulana. Fokus utamanya adalah poin kelima, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dengan SOP yang matang, DKP Sulbar berkomitmen untuk:
- Memangkas alur birokrasi yang tidak efisien.
- Meningkatkan transparansi kerja di setiap unit.
- Menjamin layanan prima bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Kompas dalam Melayani Nelayan
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, memberikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terjalin dengan Biro Organisasi. Ia menekankan bahwa Peta Proses Bisnis akan menjadi “kompas” bagi seluruh jajaran pegawai dalam menjalankan tugas keseharian.
“Saya berharap seluruh jajaran DKP Sulbar mengimplementasikan hasil pendampingan ini dengan penuh tanggung jawab. Kita ingin pelayanan kepada para nelayan dan pelaku usaha perikanan di Sulbar menjadi lebih akuntabel dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Safaruddin.
Melalui standarisasi alur kerja ini, DKP Sulbar optimis dapat menghadirkan kepastian layanan yang lebih baik, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong pertumbuhan sektor kelautan di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
