8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Untuk memassifkan pengawasan pelaksanaan pemuktahiran data pemilih jelang Pilkada serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah menurunkan semua staf Bawaslu Kabupaten untuk melakukan Pengawasan Coklit di semua kecamatan.
Hal ini bertujuan untuk kawal hak pilih serta memastikan pelaksanaan coklit sesuai prosedural dan Mekanisme Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan oleh Pantarli.
Sebelum di turunkan terlebih dahulu staf Bawaslu Kabupaten di lakukan bimbingan teknis langsung oleh kordinator divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Mamuju Tengah, Supriadi dengan metode diskusi permasalah yang berpotensi akan terjadi di pelaksanaan pencocokan dan penelitian, lalu kemudian di jelaskan tujuan pengawasan serta syarat syarat penyelesaian masalah yang berpotensi akan terjadi kembali di coklit ini.
“Kami tidak ingin terulang kembali seperti pemilu 2024 ada masyarkat di TMS kan dan di hapus namanya dari daftar pemilih karena kurang cermatnya proses coklit yang dilakukan oleh petugas coklit di lapangan,” ujar Supriadi, Jum’at (5/7/2024).
Bawaslu Mamuju Tengah juga telah melakukan pemetaan Kerawanan pilkada bercermin dari Indeks Kerawanan Pemilu kemarin dalam pemetaan Kerawanan tersebut ada 11 indikator Rawan.
“Salah satu kerawanan tersebut ada pada Pemuktahiran Data Pemilih, untuk itu hal demikian harus lebih massif lagi pengawasan yang dilakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, Rahmat Muhammad menjelaskan beberapa pengalaman yang terjadi di Pemilu kemarin, dan berharap tidak ada yang terulang di pemilu yang akan datang dengan kasus yang sama di TMS kan tetapi memenuhi syarat.
“Bawaslu memiliki peran penting memastikan segala sesuatu yang dilakukan oleh pantarli betul-betul sesuai mekanisme, tatacara dan prosedural, mengingat jumlah pengawas kita terbatas. Untuk itu perlu memang di turunkan staf Bawaslu Kabupaten dengan cara melekat dan melihat langsung pengawasan tersebut,” tegas Rahmat
Dengan turunnya semua staf kata Rahmat, minimal dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi.
“Karena kami dapat mengingatkan langsung jika terjadi permasalah yang terjadi dilapangan, di samping itu pelaksanaan uji petik tetap berlangsung terus menerus untuk memastikan semua berjalan sesuai mekanisme yang ada,” tutupnya. (**)
