8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Untuk memaksimalkan dan memantapkan kinerja dengan membangun komitmen kerja diawal tahun 2019, Wakil Gubernur Sulbar, Hj. Enny Angraeni Anwar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menggelar Rapat Kerja Pimpinan Lingkup Provinsi (Rakerpimprov) Sulbar di Auditorium Lantai 4 Kantor gubernur Sulbar, Kamis (17/1/2019).
Tujuannya Rakerpimprov Sulbar tersebut untuk lebih memaksimalkan dan memantapkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan membangun komitmen kerja diawal Tahun 2019 untuk Sulbar yang lebih maju dan malaqbiq.
“Untuk sementara ditahap awal kita melakukan rapat pimpinan dengan melihat evaluasi dan persentase-persentase para pimpinan OPD. Dan diakhir rapat nantinya kita dapat melihat hasilnya,” kata Enny.
Melalui tema membangun infrasruktur dan iklim investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kata Enny, terdapat lima prioritas target pembangunan daerah tahun 2019 yaitu, perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan, perbaikan infrasruktur dan konektifitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan , penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta pengelolaan lingkungan hidup.
“Program ini harus lebih sinkron kepada masyarakat dan tidak tumpang tindih dalam bekerja,” tandasnya.
Lanjutnya, forum pertemuan ini merupakan salah satu metode dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di tahun anggaran 2019, yang bertujuan melancarkan seluruh perencanaan pemerintah daerah agar berjalan dengan efektif, efesien, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, menciptakan peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyelengaraan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan yang bersih serta bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana mestinya.
“Saya berharap, melalui rapat kerja pimpinan ini kita dapat merumuskan langkah-langkah bersama,” ungkap mantan anggota DPR RI itu.
Capaian dari rakerpimprov tersebut lanjutnya lagi, diharapkan mampu menciptakan program-program prioritas diantaranya, peningkatan mutu pelayanan derajat kesehatan, peningkatan pendidikan yang berkualitas, pengembangan nilai budaya serta target indikator capaian indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 67,64 persen dan menurunnya angka kemiskinan menjadi 13,84 persen.
“Program lainnya adalah, pengembangan sarana dan prasarana modal transportasi, pengembangan infrasruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan energi baru terbarukan, perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan dan peningkatan layanan air baku, disusul meningkatkan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 60 persen, meningkatkan rasio elektrifikasi, serta masih banyak program lainnya yang belum terjabar,” urainya.
Sementara Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat kerja pimpinan tersebut bertujuan sebagai masukan bagi pemerintah daerah Sulbar, sehingga pemerintahan dapat lebih siap dalam melakukan operasi manajemen OPD dari tahun sebelumnya.
Output rapat tersebut kata Idris, diharapkan mampu membangun komitmen bersama ditahap awal, membangun tradisi sharing dan melakukan koreksi bagi kepala OPD dan unsur-unsur pimpinan lainnya, ditambah terciptanya peluang-peluang kerja sama yang baik bagi pemerintah provinsi baik bagi skala nasional maupun internasional.
“Selama ini, terkadang ada kepala OPD yang bergerak atau meluncur sendiri, dan terkadang mereka bekerja tanpa koordinasi sebelumnya,” tandasnya
Pada kesempatan tersebut, Sekprov mengapresiasi delapan OPD yang telah mencapai target 97 persen serapan anggaran dan kinerja yang sangat memuaskan. Diantaranya, Dinas Perumahan Rakyat Sulbar, Dinas Transmigrasi Sulbar, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Umum, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Sulbar.
“Kita akan mengoreksi bagian-bagian terlemah kita, misalnya konsoliodasi kebijakan, dimana kebijakan satu dengan lain masih belum singkron,” ujar Idris.
Masih kata Idris, Pemprov Sulbar merupakan asset prioritas, maka dari itu perlu dilakukan penertiban asset-asset daerah yang semestinya sudah menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan.
“Saya minta dan menghimbau kepada saudara-saudara yang memegang asset, agar semua asset daerah segera dikembalikan, kalau tidak kita akan mengambil dengan unsur paksaan,” tegasnya. (farid)
