Selasa , Agustus 9 2022
Home / Daerah / Kisah Srikandi Bawaslu Mamuju Saat Membubarkan Kampanye Salah Satu Paslon Yang Tidak Menerapkan Prokes

Kisah Srikandi Bawaslu Mamuju Saat Membubarkan Kampanye Salah Satu Paslon Yang Tidak Menerapkan Prokes

Mamuju, 8enam.com.-Menjadi anggota Bawaslu harus memiliki dan berani bersikap tegas bagi peserta Pemilu yang melanggar ketentuan perundang-undanga yang berlaku.

Seperti yang dilakukan anggota Bawaslu Mamuju, Sitti Mustikawati saat hendak membubarkan kampanye salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati.

“Jangan sentuh saya, karena jika anda melakukan itu sama saja anda menyerang pribadi saya,” begitulah upaya pembelaan diri yang dilakukan Sitti Mustikawati terhadap salah seorang pendukung Pasangan Calon (Paslon) yang menyeret paksa dirinya saat hendak membubarkan pelaksanaan kampanye salah satu Paslon pada Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Mamuju.

Kejadian pada 26 Oktober 2020 itu, berawal dari adanya laporan Panwaslu Kecamatan Simboro ke Bawaslu Kabupaten Mamuju karena pihak Panwascam mendapati pelaksanaan kampanye salah satu Paslon tidak menerapkan protokol kesehatan dan dilaksanakan di luar ruangan.

“Jadi sekira jam lima belas tiga puluh sore kami menuju lokasi kampanye, karena informasi terakhir dari Panwascam suasana di sana (lokasi kampanye, red) sudah tidak kondusif lagi,” beber Koordinator Divisi Pengawasa, Humas dan Hubal itu.

Pihak Panwascam sebelumnya sudah memberikan himbauan kepada pelaksana kampanye agar mematuhi protokol kesehatan namun tidak diindahkan, kemudian situasi semakin tidak terkendali setelah Panwascam menyampaikan surat teguran.

“Mereka keberatan dengan adanya surat teguran tersebut, karena itu ketika hendak dibubarkan situasi semakin tidak terkendali,” ungkap Mustika.

Sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju, Mustika sadar akan konsekuensi dari sebuah tugas, wewenang dan kewajiban menjadi seorang penyelenggara, justru hal itu yang memotivasi dirinya untuk berbuat lebih “berani” lagi dalam melakukan pengawasan bagi profesi yang dilindungi undang-undang tersebut.

“Karena mereka lebih dulu membentak saya saat akan dibubarkan, akhirnya saya meninggikan suara karena saya tidak mau dibentak, seharusnya saat itu dialektika yang dikedepankan bukan main fisik,” ujarnya.

Tangkapan layar rencana pembubaran pelaksanaan kampanye salah satu Paslon oleh Bawaslu Mamuju yang menimbulkan ketegangan pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Mamuju.

Pelaksanaan kampanye pun tetap dilanjutkan setelah salah satu pihak meminta maaf dan meminta agar kampanye tersebut tidak dibubarkan dengan catatan mematuhi protokol kesehatan dan dilaksanakan di dalam ruangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

“Harusnya sejak awal pelaksana kampanye melakukan itu jangan tunggu situasi ribut dulu dan perlu dicatat di dalam rumah itu (ruangan pelaksanaan kampanye, red) kami melihat tidak menerapkan social distancing karena jumlah orang melebihi kapasitas ruangan,” tambah Mustika.

Kejadian yang dialami Mustika menjadi pukulan telak yang mencoreng demokrasi, apalagi peristiwa tersebut terdapat dugaan menghalang-halangi pekerjaan penyelenggara pemilihan. Pasal 198 A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Terakhir Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000 dan paling banyak Rp. 24.000.000.

Dukungan Mengalir

Apa yang dilakukan Mustika saat hendak membubarkan pelaksanaan kampanye salah satu Paslon karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan wujud dari sebuah integritas pengawas pemilihan terlebih dia seorang perempuan, hal itu harus menjadi motivasi bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.

Dukungan pun mengalir dari Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja serta Ratna Dewi Pettalolo yang turut mengecam sikap arogansi dari Tim Paslon. Seharusnya Paslon memberikan pemahaman yang dilakukan pengawas pemilihan saat itu merupakan upaya pencegahan pelanggaran terutama terkait protokol kesehatan.

Bawaslu harus tetap istiqamah dalam menegakkan aturan, Bawaslu RI mengimbau agar kejadian tersebut diproses oleh Sentra Gakkumdu, perlakukan kasar oleh oknum pelaksana kampanye kepada pengawas pemilu maupun pemilihan yang tengah bertugas tidak boleh terulang lagi.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi yang juga mengecam tindakan tersebut menjelaskan telah meminta kepada jajaran internal Bawaslu Sulbar serta Bawaslu Kabupaten se-Sulbar agar mendukung proses penyelesaian dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang menimpa Mustika.

“Kita mesti solid dan saling support untuk lembaga agar hal ini tidak terulang lagi,” tegas Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin itu.

Selain dukungan dari Bawaslu RI serta Bawaslu Provinsi, rekan sejawat Mustika sesama Bawaslu Kabupaten juga mengalir, menegaskan tugas seorang pengawas pemilihan itu dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

“Kami jelas mengecam tindakan oknum tersebut dan kejadian tersebut sudah kami bahas di Sentra Gakkumdu untuk dilakukan proses terhadap oknum yang melakukan tindakan represif terhadap rekan kami,” ungkap Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin.

Di tempat berbeda, Ketua Bawaslu Polewali Mandar, Saifuddin menjelaskan pada prinsipnya Indonesia adalah negara hukum dan kehadiran Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi dalam pemilihan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan profesionalisme.

“Seluruh pihak wajib menghormati proses kerja dari Bawaslu, penolakan terhadap kehadiran Bawaslu merupakan tindakan tidak etis dan mencederai proses demokrasi,” tambah Saifuddin.

Ketua Bawaslu Pasangkayu, Ardi Trisandi menuturkan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya telah dijamin oleh konstitusi, sangat disayangkan hal itu terjadi dimana masih ada pihak yang melakukan tindakan yang tidak wajar terhadap penyelenggara pemilu apalagi seorang perempuan.

“Kejadian yang dialami rekan kami merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan,” jelas Ardi.

Ketua Bawaslu Majene, Syofian Ali mengaku kecewa atas sikap tim kampanye salah satu paslon terhadap Anggota Bawaslu Mamuju tersebut.

“Sangat disayangkan sementara upaya sosialisasi sangat masif dilakukan terhadap tugas pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu dan hal itu tidak sekali tapi berkali-kali,” tegas Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa itu.

Dengan mencermati kejadian yang dialami Mustika di Mamuju, tindakan kekerasan yang dialami penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas merupakan tindakan yang tidak beradab yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Cara-cara premanisme yang dilakukan salah satu pendukung paslon terhadap penyelenggara pemilu perlu ditindak secara tegas, oknum tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya,” imbuh Ketua Bawaslu Mamasa, Rustam.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Mamuju Tengah, Elmansyah berharap kejadian yang terjadi saat pelaksanaan kampanye salah satu Paslon pada Pilkada Mamuju oleh oknum itu tidak terulang kembali.

“Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 ini harus memahami aturan, khususnya terkait dengan tugas penyelenggara pemilu yang sangat jelas dilindungi undang-undang dan jika dihalang-halangi maka ancaman potensi pidana pemilihan bisa berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 198 A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020,” tegas Elmansyah. (Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.