Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), resmi melantik jajaran pengurus Dewan Sumber Daya Air (SDA) dan Komisi Irigasi Provinsi Sulawesi Barat, Senin (11/05/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan manajemen air demi kesejahteraan masyarakat, khususnya sektor pertanian.
Pelantikan yang berlangsung di Mamuju ini menjadi tonggak penting dalam memastikan sumber daya air di wilayah Bumi Manakarra dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Optimalisasi Manajemen Air Berkelanjutan
Usai prosesi pelantikan, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa kehadiran kedua lembaga ini sangat krusial. Dewan SDA dan Komisi Irigasi memiliki tugas berat untuk memetakan potensi sekaligus mengatur distribusi air agar tidak terjadi konflik kepentingan antarwilayah maupun antarfasilitas.
“Tadi kita sudah lantik pengurusnya. Kita berharap lembaga ini bisa menciptakan sistem manajemen agar pemanfaatan air betul-betul berguna dengan baik bagi kepentingan masyarakat luas,” ungkap Suhardi Duka.
Dukungan Penuh untuk Sektor Pertanian
Salah satu fokus utama dari pembentukan Komisi Irigasi adalah pembenahan sistem irigasi di lahan-lahan pertanian produktif. Gubernur SDK berharap dengan tata kelola yang lebih baik, produktivitas petani di Sulawesi Barat dapat meningkat karena ketersediaan air yang lebih terjamin dan teratur.
Selain untuk pertanian, Dewan SDA juga diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber air baku guna memenuhi kebutuhan domestik masyarakat yang kian meningkat seiring pertumbuhan daerah.
Sinergi untuk Tata Kelola yang Efektif
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong adanya sinergi yang kuat antara pakar, praktisi, dan birokrasi yang tergabung dalam lembaga ini. Pengelolaan air yang efektif dan efisien dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang sering kali berdampak pada ketersediaan air di lapangan.
Melalui pelantikan ini, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan air satu pintu yang berkelanjutan, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah di masa depan.
Editor: Ammar
