8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Bekerjasama Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan, Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Dapil Sulbar, DR. Suhardi Duka gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) program peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
Bimtek tersebut dalam rangkaian kegiatan reses Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Demokrat yang dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah Prov Sulbar mulai tanggal 01 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan harga Tandan Buah Segar (TBS) perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat yang dibuka langsung Anggota DPR RI Komisi IV DR. Suhardi Duka.
Pada kesempatan itu dihadapan ratusan petani sawit, Suhardi Duka mengatakan bahwa komuditas sawit ini adalah produk unggulan Indonesia.
“Jadi sawit ini adalah produk unggulan indonesia, hanya saja antara konglomerasi dengan petani belum terjadi keseimbangan. Masi terlalu kuat konglomerasi, masi terlalu banyak keuntungan yang diambil oleh pihak perusahaan ketimbang dengan para petani,” kata Suhardi Duka dalam resesnya di Kecamatan Karossa, Rabu (2/3/2022) sore kemarin.
Dengan demikian kata Suhardi Duka, peraturan menteri pertanian tentang penentuan harga CPO ditingkat petani pihaknya di komisi IV sementara akan direvisi sehingga harga TBS yang saat ini Rp 3000 bisa naik Rp 3500 per kilo gram.
“Sementara kami akan revisi supaya bisa lagi naik harga sawit menjadi Rp 3500. Itulah yang kami perbaiki, perjuangkan di lembaga legislatif untuk kesejahteraan petani di Sulawesi Barat. Produk sawit ini adalah produk masa depan, bisa di makan, bisa untuk kosmetik bisa menggerakkan turbing,” katanya.
Selain itu SDK juga menjelaskan tentang kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya pupuk non subsidi yang belakangan ini di keluhkan oleh para petani.
“Harga pupuk subsidi belum naik, hanya memang pupuk subsidi ini tidak semua rakyat bisa mendapatkan pupuk subsidi ini, karena datanya itu 24 juta Hektar di RDKK, pemerintah mampu subsidi hanya 9 juta hektar kurang lebih hanya 35 persen. Olehnya itu kita batasi yang punya 1 hektar atau 2 hektar kebawa yang bisa dapatkan pupuk subsidi itupun diusulkan dalam bentuk RDKK, kemudian RDKK nya ini kacau,” ucapnya
Terkait kelangkaan dan mahalnya harga pupuk non subsidi kata SDK penyebabnya adalah mahalnya harga gas dunia saat ini.
“Kenapa pupuk mahal? karena harga gas dunia naik sedangkan bahan utamanya pupuk itu adalah gas. Jadi kalau harga Gas dunia naik maka harga pupuk juga menjadi naik. Kami minta PT. Pupuk Indonesia kontrak dengan pertamina khusus untuk bahan bakar pupuk itu di beli 6 Dolar per Million British Thermal Unit (MMBTU) untuk gas tapi pertamina tidak mampu. Jadi panja kemarin pupuk yang disubsidi tinggal 2 untuk 2023 yaitu UREA dengan NPK karena itu adalah pupuk dasar, pupuk pokok sedangkan KCL dengan SP36 dijual secara pasar,” tambah SDK.
Diketahui mitra kerja Anggota DPR RI komisi IV yaitu, Kementerian pertanian, kementerian KKP, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,Bulog dan termasuk PT. Pupuk Indonesia Holding Company. (edo)
