Mamuju, 8enam.com.-Nasib jaminan kesehatan gratis bagi ribuan warga kurang mampu di Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi taruhan utama. Bergerak cepat di bawah instruksi langsung Gubernur Suhardi Duka (SDK), Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar langsung menggelar rapat darurat pada Selasa (9/6/2026).
Rapat krusial ini digelar demi membahas perpanjangan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kontrak ini merupakan “nyawa” bagi kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang iurannya selama ini ditanggung penuh oleh pemerintah daerah.
Demi Pertahankan Rekor UHC : Jangan Ada Warga yang Ditolak Rumah Sakit!
Dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry, pertemuan ini berlangsung alot dengan membedah data-data kepesertaan. Pemprov Sulbar tidak ingin capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan yang telah diraih dengan susah payah, mendadak rontok.
Jika kerja sama ini mandek, dampaknya bisa fatal bagi akses pengobatan masyarakat di fasilitas kesehatan.
”Program JKN merupakan instrumen penting perlindungan sosial. Oleh karena itu, perpanjangan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat Sulawesi Barat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan,” tegas Dhany Sadry.
Bongkar Rapor Merah Validasi Data Masa Lalu
Bukan sekadar tanda tangan perpanjangan kontrak di atas kertas, pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi panas terhadap kinerja periode sebelumnya. Pemkesra dan BPJS membongkar carut-marut tantangan klasik: masalah pendataan dan kepesertaan yang sering tidak sinkron.
Validasi data kini diperketat habis-habisan agar anggaran daerah yang dikucurkan untuk BPJS benar-benar tepat sasaran dan menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dukungan subsidi pemerintah.
Kepala Biro Pemkesra : Pelayanan Kesehatan Gratis Adalah Harga Mati!
Di tempat terpisah, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menegaskan bahwa urusan kesehatan rakyat adalah prioritas dasar yang tidak bisa ditawar-tawar oleh Pemprov Sulbar.
“Keberhasilan pencapaian Universal Health Coverage harus terus dipertahankan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan… Pelayanan kesehatan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata,” tegas Murdanil.
Dengan tuntasnya rapat koordinasi ini, Pemprov Sulbar mengirimkan sinyal tenang bagi masyarakat bahwa fasilitas berobat gratis dipastikan aman, inklusif, dan berlanjut tanpa hambatan. (Rls)
Editor : Ammar
