Mamuju, 8enam.com.-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual, Selasa (05/05/2026). Rapat yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi strategis Sensus Ekonomi 2026 serta penjaminan produk halal nasional.
Keikutsertaan Kesbangpol dalam isu ekonomi ini merupakan instruksi langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melalui program Panca Daya, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabilitas kesejahteraan masyarakat.
Inflasi Sebagai Isu Ketahanan Daerah
Muh. Darwis Damir menjelaskan bahwa keterlibatan Kesbangpol dalam pengendalian inflasi sangat krusial. Dalam perspektif Kesbangpol, stabilitas harga kebutuhan pokok bukan sekadar isu ekonomi, melainkan fondasi bagi ketahanan ekonomi daerah.
“Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis yang mencerminkan ketangguhan daerah dalam menghadapi tantangan. Tugas kami memastikan aktivitas ekonomi berjalan kondusif tanpa menimbulkan gesekan sosial. Stabilitas daerah adalah prasyarat utama pembangunan,” tegas Darwis.
Sinergi Data dan Jaminan Halal
Dalam forum virtual tersebut, ditekankan pentingnya sinkronisasi data melalui Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat akan menjadi basis kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi pasar yang tepat sasaran.
Selain itu, sosialisasi jaminan produk halal menjadi poin penting untuk memperkuat daya saing produk lokal Sulawesi Barat di pasar nasional maupun global.
Implementasi Panca Daya Pembangunan
Darwis yang didampingi oleh Kabid Ormas Sunusi dan Pejabat Fungsional Agus Wijaya, menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pusat agar terimplementasi dengan baik di Sulbar.
- Pengentasan Kemiskinan: Menjaga daya beli masyarakat melalui harga pangan yang stabil.
- Kondusivitas Sosial: Mencegah potensi konflik akibat kelangkaan barang atau kenaikan harga yang ekstrem.
- Pertumbuhan Berkelanjutan: Mendorong iklim investasi yang sehat melalui kepastian data ekonomi.
“Koordinasi ini memastikan bahwa kebijakan pusat dapat berjalan efektif di daerah. Kami ingin pastikan masyarakat Sulbar tetap tenang dan produktif karena stabilitas ekonomi yang terjaga,” pungkasnya.
Editor: Ammar
