8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Melalui rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Pemerintah Daerah Kabupaten Mateng serahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018, Rabu (26/9/2018) malam.
Rapat yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Mateng tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mateng, H. Arsal Aras di dampingi oleh Ketua 2 DPRD Mateng, H. Hasanuddin S. Dan di hadiri oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Setda Mateng, Bahri Hamzah dan anggota DPRD Mateng.
Dalam sambutan Bupati Mateng, H. Aras Tammauni yang di bacakan oleh Asisten 3, Bahri Hamzah, diketahui bahwa target Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan tahun 2018 sebesar Rp 63.123.521.173, ditargetkan bertambah sebesar Rp 9.501.151.790. Atau 1,51 persen dari target APBD tahun 2018.
Lanjut dikatakan Bahri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sampai akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp 49.179.072.428. Berkurang sebesar Rp 256.934.955 atau 0,52 persen. Diasumsikan bahwa hasil pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah menurun dari target sebelumnya.
Dana perimbangan ditargetkan sampai akhir tahun anggaran 2018 sebesar RP 501.917.905.745. Bertambah sebesar Rp 2.758.086.745 atau 0,55 persen.
“Lain-lain pendapat daerah yang sah ditargetkan sampai akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp 88.026.543.000. Bertambah sebesar Rp 7.000.000.000 atau 11,76 persen, berasal dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya serta bantuan keuangan khusus dari provinsi,” ujar Bahri.
Sementara target belanja dalam perubahan APBD tahun 2018 kata Bahri, sebesar Rp 746.228.304.801. Ditargetkan bertambah sebesar Rp 29.105.935.418 atau 4,06 persen dari target APBD sebelumnya yang terdiri dari, belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 226.109.694.499 atau berkurang sebesar Rp 2.500.096.530 atau 1,74 persen.
“Yang terdiri dari, belanja pegawa Rp 141.457.819.999. Belanja bunga Rp 3.591.000.000. Belanja hibah sebesar Rp 11.397.600.000 dan belanja bantuan keuangan pada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp 68.146.074.500,” urainya.
Lanjutnya lagi, belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 520.118.618.302. Bertambah sebesar Rp 29.487.031.948 atau 6,01 persen yang terdiri dari, belanja pegawai Rp 37.408.687.327 atau 8,01 persen. Belanja barang dan jasa Rp 194.035.673.526 atau 5,17 persen dan belanja modal sebesar Rp 288.674.249.413 atau 6,32 persen.
Sedangkan untuk pembiayaan daerah tambah Bahri, untuk tahun 2018 dianggarkan Rp 107.104.783.628. Bertambah sebesar Rp 19.604.783.628 atau 22,41 persen yang terdiri dari, penerimaan pembiayaan daerah Rp 107.604.783.628 bertambah Rp 8.104.783.628 atau 8,15 persen yang terdiri dari SILPA tahun sebelumnya, terealisasi Rp 21.695.985.261 dan penerimaan pinjaman daerah Rp 85.908.798.367. Bertambah sebesar Rp 6.408.798.367 atau 8,06 persen.
“Untuk pembiayaan pengeluaran daerah Rp 12.000.000.000, berkurang Rp 11.500.000.000 atau 7,84 persen,” ungkapnya. (Ysn Hms/one)
