Jakarta, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat memperkuat jaring pengaman sosial melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (13/04/2026).
Pertemuan ini membuahkan hasil konkret berupa komitmen bantuan modal usaha senilai total Rp2,4 miliar yang akan disalurkan kepada 487 Kepala Keluarga (KK) sasaran di Sulawesi Barat.
Tiga Agenda Prioritas Penanganan Kemiskinan
Dalam audiensi tersebut, Gubernur SDK mengajukan tiga poin krusial untuk mengintervensi kemiskinan dan kerentanan sosial di Bumi Manakarra:
- Peluasan Jaminan Kesehatan: Penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang belum ter-cover.
- Bantuan Modal Usaha: Penguatan bantuan sosial berbasis keluarga sebagai stimulan ekonomi.
- Perbaikan RTLH: Pengajuan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difokuskan pada lokus PastiPadu Sulbar untuk warga miskin ekstrem.
Bantuan Rp5 Juta sebagai Titik Balik Ekonomi
Gubernur SDK menjelaskan secara rinci bahwa bantuan sebesar Rp5 juta per KK akan menyasar kelompok prioritas, di antaranya 116 orang tua siswa di sekolah rintisan Kalukku (Mamuju), 71 orang tua di sekolah rintisan Polman, serta 300 KK miskin ekstrem lainnya.
“Bantuan Rp5 juta per KK ini harus menjadi titik awal perubahan. Kami ingin keluarga penerima tidak hanya terbantu secara konsumtif, tetapi memiliki peluang untuk bangkit dan mandiri, sehingga secara bertahap keluar dari zona kemiskinan,” tegas SDK.
Menariknya, bantuan ini memiliki skema berkelanjutan. Jika usaha yang dirintis keluarga penerima menunjukkan tren positif, tahun depan mereka berpeluang mendapatkan modal pengembangan usaha yang nilainya bisa mencapai Rp50 juta. Target sasaran pun direncanakan meningkat dari 487 KK tahun ini menjadi 1.000 KK di tahun depan.
Pemberdayaan Bukan Sekadar Santunan
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan. Senada dengan visi tersebut, Pemprov Sulbar memastikan bantuan ini akan dipantau ketat agar tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui program PastiPadu.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Sekprov Sulbar Junda Maulana, jajaran Kepala OPD terkait, Tenaga Ahli Gubernur, serta Tim PastiPadu Sulawesi Barat. Dengan dukungan Kemensos ini, Sulbar optimistis dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Editor: Ammar
