8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan kesiapan total dalam menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI mengenai percepatan pendataan dan penertiban aset tanah daerah.
Langkah ini merupakan komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Suhardi Duka-Salim S Mengga untuk memperkuat akuntabilitas dan mendukung program strategis nasional Kopdeskel Merah Putih—sebuah inisiatif yang berfokus pada pembangunan desa dan kelurahan yang mandiri.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa validasi data aset lahan pemerintah di seluruh kabupaten tengah diintensifkan, termasuk aset-aset lama yang belum bersertifikat.
“Kami sedang mempercepat validasi data aset tanah milik pemerintah daerah. Fokus kami adalah memastikan data yang masuk benar-benar valid, lengkap, dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendagri,” ungkap Ali Chandra.
Menurutnya, data aset yang bersih dan terintegrasi adalah fondasi krusial agar pemerintah daerah siap merencanakan pembangunan fisik, terutama dalam proyek Kopdeskel Merah Putih.
Penertiban Aset untuk Perlindungan Hukum
Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKPD Sulbar, A. Bisyri M. Noor, menjelaskan bahwa timnya tidak hanya melakukan verifikasi dokumen, tetapi juga kondisi lapangan dan status penggunaan aset.
“Percepatan pendataan ini tidak hanya bertujuan menertibkan administrasi, tetapi juga menjadi upaya nyata untuk melindungi aset daerah dari potensi sengketa dan kehilangan status hukum,” tegas Bisyri.
Aset daerah yang belum bersertifikat akan segera ditelusuri bersama pemerintah kabupaten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penertiban ini diklaim sebagai tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan aset publik yang transparan, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan sinergi kuat antar instansi (BPKPD, BPN, Inspektorat, dan OPD teknis), Pemprov Sulbar optimis proses penertiban aset ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Sulbar yang tertib administrasi, transparan, dan berdaya saing. (Rls)
