Mamuju, 8enam.com.-Sistem pengelolaan keuangan di Sulawesi Barat (Sulbar) dipastikan tidak akan sama lagi. Menghadapi era digitalisasi total dari pusat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulbar mendadak harus terlibat dalam agenda krusial: Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pembuatan Akun PERDANA yang digelar secara daring lewat Zoom Meeting pada Senin (22/6/2026).
Langkah kilat ini diambil BPKAD Sulbar yang mengutus Plt. Kasubbid Bina Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Amir Hamzah. Langkah ini bukan sekadar pelatihan biasa, melainkan syarat mutlak untuk menguasai instrumen baru dalam memetakan kebutuhan dana pembangunan prioritas daerah yang kini dikawal ketat oleh sistem.
Ritual Rumit Kemenkeu ID yang Harus Ditembus
Dalam pemaparannya, Amir Hamzah membongkar bahwa ada tahapan-tahapan teknis yang cukup ketat dan wajib ditembus oleh pemerintah daerah agar dompet anggaran tidak terkunci.
Tahapan darurat tersebut meliputi:
-
- Aktivasi wajib Single Sign-On (SSO) Kemenkeu ID.
- Proses registrasi dan verifikasi akun PERDANA.
- Pengajuan hak akses sistem pusat.
- Pemberkasan dokumen rahasia daerah yang super ketat.
“Dengan mengikuti bimtek ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih rinci terkait prosedur dan persyaratan teknis yang diperlukan, sehingga diharapkan proses implementasi di daerah dapat berjalan lebih optimal,” ungkap Amir Hamzah menjelaskan situasi teknis di lapangan.
Gerakan cepat BPKAD ini digadang-gadang merupakan instruksi langsung demi memuluskan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berbasis digital tanpa celah.
Kepala BPKAD: “Ini Instrumen Vital!”
Dari lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, angkat bicara mengenai urgensi sistem baru ini. Ia menegaskan bahwa akun PERDANA bukanlah mainan baru, melainkan instrumen vital yang menentukan nasib keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan kemampuan dana yang mengalir dari pusat.
“PERDANA menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan dan kemampuan pendanaan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap sistem ini sangat diperlukan,” tegas Mohammad Ali Chandra.
Dengan kepemilikan akun baru berbasis teknologi informasi ini, BPKAD Sulbar mencoba mengirimkan sinyal kuat bahwa transparansi dan aliran dana publik di bumi Malaqbi kini dikunci dengan sistem digital berlapis yang jauh lebih aman. (Rls)
Editor : Ammar
