Mamuju, 8enam.com.-Pengawasan terhadap aliran dana pendidikan dan aset sekolah di Sulawesi Barat (Sulbar) kini memasuki babak baru yang jauh lebih ketat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulbar terpantau mendadak “turun gunung” untuk mengumpulkan perwakilan sekolah di SMK Rangas Mamuju pada Senin (22/6/2026).
Langkah agresif ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Sulbar, Muhammad, bersama Penata Layanan Operasional, Ismail. Mereka hadir sebagai narasumber utama dalam Coaching Clinic Pengelolaan Aset Sekolah yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar.
Aplikasi E-BMD: Benteng Baru Penjaga Uang Rakyat
Bukan sekadar pertemuan biasa, agenda ini merupakan langkah darurat untuk memastikan seluruh aset sekolah yang dibeli menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tidak hilang misterius atau salah catat. Perwakilan SMA dan SMK dari Kabupaten Pasangkayu hingga Mamuju Tengah dipaksa tunduk pada aturan digital baru lewat aplikasi E-BMD.
Sistem digital ini merujuk langsung pada aturan ketat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021.
Di dalam ruangan, BPKAD membedah habis proses krusial seperti:
-
- Mekanisme pelacakan dan pencatatan aset sekolah yang bersumber dari uang negara.
- Proses penginputan data secara real-time ke aplikasi E-BMD.
- Standardisasi pelaporan agar lolos dari audit akuntansi pemerintahan.
“Harapannya, seluruh aset sekolah dapat terdata secara akurat, transparan, dan akuntabel. Aplikasi E-BMD menjadi instrumen penting untuk meminimalisir potensi kesalahan,” tegas Kepala Bidang BMD, Muhammad.
Gerakan penyisiran aset sektor pendidikan ini menjadi bagian penting dari misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang dikenal sangat vokal dalam menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan serba digital.
Kepala BPKAD: “Kepsek Tidak Boleh Main-Main Lagi!”
Dari lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, memberikan peringatan sekaligus apresiasi tinggi atas jalannya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa era pencatatan aset sekolah secara manual sudah tamat.
Sinergi antara sekolah dan pemerintah daerah kini dikunci oleh teknologi.
“Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi dan pemanfaatan teknologi melalui E-BMD, diharapkan pengelolaan aset di sektor pendidikan menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” cetus Mohammad Ali Chandra.
Dengan berjalannya sistem E-BMD ini, ruang gerak bagi oknum yang mencoba menyalahgunakan aset atau dana sekolah di Sulbar dipastikan bakal tertutup rapat. (Rls)
Editor : Ammar
