Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat sinergi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Mamuju guna mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan komoditas unggulan laut Sulbar tidak lagi diklaim sebagai hasil produksi provinsi tetangga, Selasa (28/04/2026).
Upaya ini merupakan bagian dari visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mengoptimalkan tata kelola sumber daya alam yang responsif dan berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan di Bumi Manakarra.
Lindungi Data Ekspor Komoditas Tuna
Salah satu isu krusial yang dibahas dalam pertemuan di Aula DKP Sulbar tersebut adalah banyaknya hasil perikanan Sulbar, terutama tuna, yang diekspor melalui perusahaan di luar daerah. Akibatnya, komoditas tersebut tercatat sebagai produk asal daerah lain, yang berdampak pada hilangnya potensi PAD bagi Sulbar.
Kepala BPPMHKP Mamuju, Muhammad Dusil Hafid, menegaskan bahwa Surat Keterangan Asal (SKA) menjadi instrumen wajib untuk memutus rantai kerugian administratif tersebut.
”Sinkronisasi data antar seluruh stakeholder adalah harga mati. Hal ini akan menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan dan penerbitan regulasi ekspor-impor yang lebih kuat agar hasil laut kita tercatat sebagai milik Sulbar,” tegas Dusil Hafid.
Modernisasi Armada dan Mutu Hasil Tangkap
Menanggapi hal tersebut, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, telah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk memperkuat akurasi data dan kualitas produk. DKP berencana mengusulkan bantuan Vessel Monitoring System (VMS) dan fish finder bagi nelayan agar armada penangkapan lebih terpantau secara digital.
Selain itu, fokus pengembangan akan diarahkan pada pembangunan kampung nelayan yang terintegrasi.
- Fasilitas Pendingin: Pengadaan cold storage dan pabrik es balok untuk menjaga rantai dingin (cold chain).
- Sertifikasi UKM: DKP akan bertindak sebagai lembaga pemberi rekomendasi bagi UKM pengolah ikan guna mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
Hapus Ego Sektoral Demi Kejayaan Perikanan
Meskipun dihadapkan pada tantangan anggaran, Safaruddin menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memprioritaskan komunikasi harmonis dengan instansi vertikal KKP demi menghilangkan ego sektoral.
”Kami sangat optimis kejayaan perikanan Sulbar akan terwujud jika sekat-sekat instansi dihilangkan. Hasil laut kita tidak boleh hanya melimpah di air, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan nelayan kita,” pungkas Safaruddin.
Melalui pembentukan UPTD Pengelolaan Taman Laut dan Pesisir Kepulauan Balabalakang, Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memastikan setiap jengkal potensi bahari terkelola secara administratif dengan baik demi mendongkrak kemandirian fiskal daerah.
Editor: Ammar
