8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Bupati Mamuju, Hj. St Sutinah Suhardi tekan, dalam penyusunan program tak perlu gemu, tapi fokus.
Hal itu disampaikan saat membuka forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mamuju tahun 2024, Senin (30/1/2023).
Pada kesempatan tersebut, Sutinah berharap semua stakeholders dapat berperan aktif, dalam menyempurnakan rancangan awal program kerja pemerintah daerah, agar lebih terbuka (open government) dan akomodatif terhadap kebutuhan prioritas masyarakat.
Sutinah menilai, forum yang di hadiri oleh para unsur Forkopimda, pimpinan OPD, maupun unsur akademisi, serta tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, memiliki nilai yang cukup strategis, sebab itu ia mengharapkan agar forum tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, untuk memberikan usulan yang lebih konstruktif dalam menghadirkan program yang lebih konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Terkait dengan itu Sutinah menerangkan, Konsultasi Publik RKPD merupakan rangkaian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan diteruskan ke Musrenbang tingkat kecamatan.
“Dalam Musrenbang nanti para Kepala OPD akan memaparkan strategi kerja dan kebijakan masing-masing di hadapan camat, kepala desa/kelurahan, serta stakeholder terkait, sehingga target indikator yang telah disusun melalui dokumen RPJMD tahun 2021-2026, akan jelas terlihat cascading atau pohon kinerja, antara target indikator dengan arah kebijakan yang akan diambil para Kepala OPD,” kata Sutinah.
“Ini saya harapkan semua Kepala OPD wajib hadir, kalau berhalangan silakan japri ke saya apa alasannya tidak bisa hadir,” tegas Sutinah.
Bupati Mamuju menitipkan pesan, ditengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, hendaknya dalam menyusun program tidak perlu terlalu “gemuk” sebab yang terpenting bisa fokus pada hal-hal yang prioritas, sehingga nanti benar-benar dapat di laksanakan.
“Di banding menyusun banyak program, tapi tidak mampu diwujudkan, justru malah akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat,” ungkap Sutinah Suhardi.
Kata Sutinah, seluruh dokumen perencanaan kegiatan yang di dorong dalam Musrenbang, harus menjadi tanggungjawab para camat selaku kepala wilayah, yang mengetahui apa saja kebutuhan prioritas masyarakatnya. (Diskominfosandi/RF).
