8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Topoyo, 8enam.com.-Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Topoyo menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), mendesak Pemerintah agar mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai melenceng dari visi misi Bupati Mateng.
Dalam orasinya, salah satu aktivis HMI komisariat Topoyo, Badar mengatakan, sebagai masyarakat, dengan terbentuknya Kabupaten Mateng ini, menginginkan bagaimana pelayanan yang baik untuk masyarakat mateng. Tapi birokrasi yang ada di Mateng telang melenceng dari UU ASN, melenceng dari visi dan misi Bupati Mateng.
Salah satu visi misi Bupati Mateng lanjutnya,adalah birokras yang bersih dan bermartabat, tapi dalam kenyataannya, banyak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Bidang maupun Kepala Seksi yang membawa perempuan kekos-kosan. Apakah ini yang dinamakan birokrasi yang bersih.
“Kami tidak ingin melihat generasi muda yang di korbankan oleh oknum pejabat di Mateng, yang nota bene orang pendatang yang masuk di Kabupaten Mateng ini. Kami berharap kepada DPRD agar memfungsikan tugasnya sebagai fungsi pengawasannya,” tegas Badar dalam orasinya di depan kantor DPRD Mateng Selasa (13/12/2016).
Badar tegaskan, siapapun yang melanggar UU ASN dan visi misi Bupati Mateng, turunkan dari jabatannya. Kalau tenaga kontrak yang melanggar, keluarkan dari tenaga kontrak jangan sampai hanya menjadi beban daerah. Jadi dia berharap agar DPRD Mateng melaksanakan tugasnya sebagai fungsi pengawasan.
Terkait dengan banyaknya PNS atau pun tenaga kontrak yang berkeliaran di waktu jam kerja lanjutnya, Tidak adanya polow up dari BKDD. Dan yang paling parahnya lagi, bahwa setiap akhir tahun bahasa oknum kepala SKPD menghabiskan anggaran. Apakah ini tidak memalukan. SKPD yang sebagian besar membelanjakn anggaran APBD, terus apa yang bisa dilihat sekarang. Pendidikan katanya masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), tapi apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal memperbaiki SDM dan sebaiknya untuk mengotrol aktifatas setia PNS, sebaiknya ada cctv di setiap SKPD, jangan hanya disampaikan lalu tidak ada control kembali.
Sementara Masbur mengatakan, bahwa hingga saat ini pihak DPRD Mateng belum mengundang HMI Komisariat Topoyo secara kelembagaan terkait dengan beberapa kasus yang sudah di sampaikan ke DPRD.
“Kami tidak mau terulang kembali seperti beberapa waktu lalu, bebrapa waktu lalu kami di janji untuk bagaimana menindaklanjuti kasus-kasus yang kami bawa ke DPRD, tapi sampai hari ini kami belum mendapat rekomendasi dari DPRD,” ungkap Masbur.
Aksi demonstrasi puluhan Mahasiswa dari HMI Komisariat Topoyo tersebut mendapat pengawalan langsung dari Kapolsek Topoyo Ipda Priyanto beserta anggota Polsek Topoyo.
Usai berorasi, puluhan mahasiswa tersebut di terima oleh ketua Komisi I H. Sahrul Sukardi di damping Ketua Komisi II Fatahuddin Algafiqhi serta anggota DPRD, Hamka, Anwar Laumma, Nelson MT, dan kepala BKDD Mateng di ruang komisi I DPRD Mateng. (RA).
