Mamuju, 8enam.com.-Ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diproyeksikan mengalami penyempitan signifikan pada tahun anggaran 2027. Di tengah penetapan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional sebesar Rp735 triliun oleh pemerintah pusat, alokasi TKD untuk Provinsi Sulbar diperkirakan menyusut hingga Rp156 miliar.
Menanggapi keterbatasan fiskal daerah tersebut, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyikapinya secara pragmatis dan lugas. Ia menegaskan bahwa berkurangnya dana transfer daerah tidak boleh menyurutkan ritme pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
”APBD kita sudah sangat terbatas, praktis tinggal cukup untuk bayar gaji pegawai saja. Namun bagi saya, tidak masalah apakah anggaran itu dikelola oleh provinsi, kabupaten, atau langsung oleh pusat. Yang terpenting adalah pembangunannya tetap turun ke daerah dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” tegas Gubernur SDK di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (26/10/2026).
Maksimalkan Skema Intervensi Program Pusat
Gubernur SDK menjelaskan, guna mengatasi keterbatasan APBD, Pemprov Sulbar menempuh strategi kolaborasi dan sinkronisasi intensif dengan berbagai program strategis kementerian/lembaga di tingkat pusat. Sejumlah sektor prioritas kini ditarik menjadi bagian dari dukungan pembiayaan nasional, sehingga tekanan terhadap kas daerah dapat diminimalkan.
Beberapa program intervensi pemerintah pusat yang mengucur ke Sulawesi Barat meliputi:
Program Bedah Rumah: Alokasi bantuan renovasi rumah tidak layak huni bagi warga Sulbar bernilai fantastis, mencapai sekitar Rp100 miliar.
Instruksi Jalan Daerah (IJD): Menjadi skema andalan pemerintah pusat untuk membiayai dan menangani rehabilitasi serta penanganan konektivitas infrastruktur jalan daerah.
Pengembangan Kakao (Sektor Pertanian): Jika pada 2025 Pemprov Sulbar merogoh APBD untuk pengadaan bibit kakao, maka pada 2026 pemerintah pusat menggelontorkan alokasi 10 juta bibit kakao (dengan realisasi tahap awal sekitar 3 juta bibit), sehingga APBD provinsi tidak perlu lagi menganggarkan pengadaan fisik bibit.
Program Sosial & Ekonomi Desa: Pelaksanaan Sekolah Rakyat (daerah memfasilitasi lahan) serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di mana permodalan, pengelolaan, hingga gaji manajemen ditanggung sepenuhnya oleh anggaran pusat.
Mengawal Kebutuhan Rill Masyarakat
Gubernur SDK menekankan bahwa pergeseran skema pembiayaan dari APBD ke APBN tidak akan mengaburkan tanggung jawab pemprov dalam melayani warga. Pemerintah daerah bertindak aktif mengawal agar perencanaan dan eksekusi program nasional tepat sasaran dan betul-betul menjawab kebutuhan riil masyarakat di enam kabupaten se-Sulbar.
Melalui sinergi pusat-daerah yang solid, Pemprov Sulbar optimistis akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, dan kesejahteraan masyarakat tetap melaju kencang meski di tengah impitan keterbatasan fiskal APBD.
Editor : Ammar
