Mamuju, 8enam.com.-Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada semester I 2026 yang menyentuh angka 5,27 persen rupanya belum membuat Pemprov Sulbar puas. Masih ada jarak 2,73 poin persentase demi menggapai target fantastis 8 persen. Demi memangkas celah tersebut, Pemprov Sulbar resmi mengonsolidasikan jurus baru: membentuk 8 Kelompok Kerja (Pokja) Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED).
Dalam kegiatan sosialisasi TP2ED di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/10/2026), Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., menegaskan bahwa tim ini dibentuk bukan sekadar untuk bagi-bagi tugas di atas kertas, melainkan untuk mendobrak berbagai sumbatan investasi dan ekonomi yang ada di lapangan.
”Capaian 5,27 persen menunjukkan kita butuh langkah yang lebih konkret. TP2ED harus mampu memetakan persoalan sekaligus memastikan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya secara terukur,” tegas Amujib.
Delapan Pokja lintas sektor ini dirancang untuk mengepung berbagai simpul hambatan ekonomi:
Sektor Fiskal & Investasi: Percepatan realisasi APBD dan percepatan investasi (PMA/PMDN) beserta kemudahan izin PTSP.
Sektor Infrastruktur & Pasar: Percepatan infrastruktur, perluasan lapangan kerja, serta pencegahan ekspor-impor ilegal.
Sektor Produksi & Harga: Pengendalian harga bahan pokok, peningkatan produktivitas lokal, serta peningkatan output industri manufaktur.
Langkah agresif Pemprov Sulbar ini turut disokong oleh optimisme Bank Indonesia. Plt. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Sofian Rendy Ardiansyah, memproyeksikan ekonomi Sulbar sepanjang 2026 tumbuh di kisaran 5,20 persen hingga 6,20 persen—angka yang berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
Untuk mencapai batas atas tersebut, BI menyodorkan tiga agenda mendesak: memperkuat produktivitas sektor unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan), memacu hilirisasi dan infrastruktur logistik, serta memperketat sinergi pengendalian inflasi dan perlindungan UMKM.
Kini, lewat komando 8 Pokja TP2ED, Pemprov Sulbar optimistis hambatan perizinan, lahan, hingga pasokan energi bisa terurai cepat sehingga dampaknya tidak hanya megah di angka makro, tetapi langsung terasa di dompet masyarakat.
Editor : Ammar
