Mateng, 8enam.com.-Ketepatan sasaran bantuan rumah warga kini tak lagi bisa ditawar. Guna memastikan program bantuan bedah rumah benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah resmi meninggalkan cara-cara lama dan beralih ke teknologi digital.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui penerapan Sistem Informasi Gerak Cepat Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (SIGAP RTLH).
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Mamuju Tengah bergerak cepat dengan menggelar pelatihan SIGAP RTLH gelombang kedua yang melibatkan 33 desa di Aula Kantor Perkimtan, Rabu (12/8/2026).
Era Baru Pendataan: Bebas Manual, Langsung Terkoneksi
Lewat sistem SIGAP RTLH, era pendataan manual yang rawan kekeliruan resmi berakhir. Para petugas di tingkat desa kini dibekali kemampuan untuk mengunggah data secara real-time dan digital.
Fitur utama pendataan digital SIGAP RTLH meliputi:
- Titik Koordinat Presisi: Memastikan lokasi rumah tidak fiktif.
- Dokumentasi Visual: Foto kondisi faktual fisik bangunan dari lapangan.
- Pengiriman Langsung: Data terintegrasi dan terkirim otomatis ke sistem Dinas Perkimtan.
Taruhannya Kuantitas Bantuan Bedah Rumah dari Pusat
Kepala Dinas Perkimtan Mamuju Tengah, Dr. Paisal Anwar, mengungkapkan bahwa akurasi data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kunci utama untuk “merebut” alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Kualitas data yang dihimpun akan sangat memengaruhi jatah kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun program bedah rumah untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.
”SIGAP RTLH hadir untuk menjawab kebutuhan terhadap data RTLH yang cepat, akurat, dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan keterlibatan Pemerintah Desa, kami berharap proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Paisal saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/8/2026).
Desa Jadi Kunci Utama Keadilan Bantuan
Paisal menegaskan bahwa secanggih apa pun sistemnya, peran aktif aparat desa tetap menjadi kunci keberhasilan utama. Desa merupakan garda terdepan yang paling memahami kondisi riil warganya di lapangan.
Data yang diinput dari tingkat desa akan menjadi benteng pertahanan Pemkab Mamuju Tengah dalam memperjuangkan hak-hak warga kurang mampu ke tingkat nasional.
”Desa menjadi ujung tombak karena Pemerintah Desa yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi rumah di wilayahnya. Data yang baik dari desa akan menjadi dasar bagi kami untuk memperjuangkan program bantuan yang lebih tepat sasaran,” pungkas Paisal.
Editor : Ammar
