Example 300250
DaerahSulsel

Gebrakan Baru Pengelolaan Laut Sulbar! DKP Siap Dorong Aturan Baru Demi Kesejahteraan Warga Pesisir

×

Gebrakan Baru Pengelolaan Laut Sulbar! DKP Siap Dorong Aturan Baru Demi Kesejahteraan Warga Pesisir

Sebarkan artikel ini

Makassar, 8enam.com.-Ada pergerakan penting terkait nasib wilayah pesisir dan kekayaan kekayaan laut Sulawesi Barat. Bertempat di Mercure Makassar Nexa Pettarani (11–12 Agustus 2026), Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) secara agresif pasang badan dalam Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

​Langkah ini menjadi kejutan sekaligus komitmen nyata Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Sekprov Junda Maulana untuk merevolusi tata kelola laut agar tak cuma jadi penonton, tapi menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Bukan Cuma Minta Izin Cepat, Sulbar Tuntut Hak Pengelolaan Pendapatan!

​Di hadapan perwakilan KKP RI, kementerian/lembaga, hingga jajaran Kepala Dinas se-Sulawesi, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menyampaikan intervensi krusial.

​Ia secara tegas menyuarakan agar perizinan berbasis risiko (sesuai PP No. 28 Tahun 2025) tidak hanya mempermudah investor, tetapi juga memberikan penguatan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dari pemanfaatan ruang laut.

“Pemanfaatan ruang laut harus punya kepastian hukum dan dampak ekonomi langsung ke daerah. Kita berharap ada penguatan kewenangan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan ruang laut agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir,” seru Safaruddin.

Menuju Era Blue Economy: Investasi Masuk, Laut Tetap Lestari

​Langkah DKP Sulbar ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha sektor perikanan, pariwisata bahari, hingga investasi kelautan. Pasalnya, selain mendorong pelayanan izin yang lebih transparan dan mudah, Pemprov Sulbar tetap mengunci komitmen pada konsep Blue Economy (Ekonomi Biru).

​Keseriusan ini ditandai dengan penandatanganan Rumusan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai landasan hukum dan koordinasi baru antara pusat dan daerah.

​Dengan tata kelola ruang laut yang semakin tertib, transparan, dan berpihak pada daerah, Sulawesi Barat kini bersiap mengoptimalkan raksasa potensi lautnya secara bertanggung jawab demi mendongkrak ekonomi warga pesisir.

Editor : Ammar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *