Mamuju, 8enam.com.-Ada pemandangan krusial yang mewarnai Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Mamuju pada Rabu (29/7/2026). Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama DPRD Kabupaten Mamuju akhirnya resmi mengetok palu dan menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Persetujuan Bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
Momen penting yang menentukan arah akuntabilitas anggaran daerah ini terjadi dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, H. Syamsuddin Hatta, S.E.
Lantas, apa saja poin penting di balik rampungnya pembahasan laporan keuangan daerah ini?
Sinergi Panas Eksekutif-Legislatif Berbuah Manis
Persetujuan bersama ini dicapai setelah melalui rangkaian penyampaian Pendapat Akhir dari seluruh Fraksi-Fraksi DPRD Mamuju dan kajian mendalam bersama Badan Anggaran (Banggar).
Hadir mewakili Pemkab Mamuju, Wakil Bupati Yuki Permana, S.T., menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan bukti nyata dari transparansi serta kerja sama solid antara pihak eksekutif dan legislatif.
”Persetujuan bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada DPRD dan masyarakat. Berbagai masukan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi serta Banggar akan menjadi bahan evaluasi utama kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun mendatang,” ujar Wakil Bupati Yuki Permana.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Langkah Selanjutnya
Tak sekadar formalitas penandatanganan, Pemkab Mamuju juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang makin transparan dan bebas dari penyimpangan.
Namun, proses tidak berhenti di Gedung DPRD saja. Dokumen Ranperda yang telah disepakati ini selanjutnya akan diboyong ke tingkat provinsi untuk menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Barat.
Hasil evaluasi Gubernur nantinya akan menjadi pijakan akhir bagi Pemkab dan DPRD Mamuju untuk melakukan penyempurnaan sebelum dokumen ini resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menuju Mamuju KEREN
Menutup prosesi penandatanganan, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen FORKOPIMDA, OPD, hingga jajaran DPRD untuk terus merawat sinergi dan kolaborasi demi kepentingan warga Mamuju.
”Dengan semangat kebersamaan yang semakin kuat, saya yakin seluruh ikhtiar yang kita lakukan akan mempercepat terwujudnya Mamuju KEREN demi kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkas Yuki Permana optimis.
Editor : Ammar
