Mamuju, 8enam.com.-Usai menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta pekan lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat langsung tancap gas. Tak ingin peluang emas menguap begitu saja, DKP Sulbar menggelar rapat konsolidasi marathon pada Senin (27/7/2026) pagi di Aula DKP Sulbar.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, untuk menagih kesiapan jajarannya mengeksekusi sederet program raksasa tahun 2027 yang siap diguyur pemerintah pusat.
Apa saja bantuan besar yang berpotensi mendarat di tangan nelayan dan pembudidaya ikan Sulbar?
Bantuan Raksasa: Dari Kapal Baja Hingga Kampung Nelayan
Dalam rapat tersebut, Safaruddin menegaskan agar seluruh jajaran bidang tidak lelet dalam menyiapkan data teknis. Kesempatan dari Kementerian KP RI harus dikunci agar tidak lepas ke provinsi lain.
Sederet program bantuan strategis yang tengah dipetakan meliputi:
Bantuan Kapal Baja: Bantuan kapal tangkap berbahan baja bagi kelompok nelayan yang siap berproduksi.
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP): Penetapan titik lokasi kawasan pesisir terpadu.
Sarana Pendukung: Pengadaan alat tangkap hingga cold box untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan.
”Seluruh Kepala Bidang harus segera follow up hasil audiensi Gubernur Sulbar dengan Menteri KKP RI. Jangan sampai peluang yang sudah terbuka tidak dapat dimanfaatkan karena kurangnya kesiapan data maupun koordinasi,” tegas Safaruddin.
Siap Sebar 1.000 Titik Kolam Ikan Air Tawar per Kabupaten!
Bukan cuma sektor laut yang bakal “banjir” bantuan, sektor perikanan air tawar juga mendapat angin segar yang tak kalah fantastis.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktur Ikan Air Tawar KKP RI, Sulbar diberi lampu hijau untuk mengusulkan pembuatan 1.000 titik kolam minirush di setiap kabupaten. Langkah ini diproyeksikan bakal menciptakan ribuan lapangan kerja dan pusat ekonomi baru bagi warga lokal.
Soroti Masalah Krusial: BBM Subsidi Hingga Kapal Sepi
Meski mengawal proyek masa depan, DKP Sulbar tidak menutup mata atas masalah mendesak di lapangan yang dikeluhkan nelayan saat ini:
Kelangkaan BBM Subsidi: Menjadi catatan kritis karena sangat menghambat operasional nelayan untuk melaut.
Pelabuhan Kasiwa Sepi: Syahbandar Perikanan melaporkan adanya penurunan kapal yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Kasiwa yang berdampak pada PAD. Kedepan, ketaatan lapor kedatangan dan keberangkatan kapal akan diperketat.
Syarat Kapal Baja: Kabid PSDKP, Irwan Latif, mengingatkan bahwa penerima kapal baja wajib memiliki mitra penampung (off taker) agar hasil tangkapan nelayan langsung terserap pasar.
Penghormatan di Awal Rapat
Di tengah gelora pembahasan program besar tersebut, suasana rapat sempat hening saat seluruh peserta menundukkan kepala mendoakan almarhum Rahmad Djohan, salah satu tenaga teknis UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Poniang yang baru saja berpulang.
Mengakhiri arahannya, Safaruddin menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan jajarannya bukan sekadar banyaknya anggaran, melainkan seberapa besar perubahan hidup yang dirasakan oleh para nelayan dan masyarakat pesisir Sulawesi Barat.
Editor : Ammar
