Mamuju, 8enam.com.-Gelombang penertiban rapor pelayanan publik di Sulawesi Barat (Sulbar) kini resmi menyasar sektor ketahanan pangan. Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulbar terpantau ikut “diseret” masuk ke Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar bersama belasan OPD lainnya pada Selasa (23/6/2026).
Langkah ini dilakukan untuk mengikuti pembinaan dan pendampingan super ketat terkait pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026. Di bawah komando Kepala Biro Organisasi, Nur Rahmah Parampasi, Dinas Pangan yang diwakili oleh Takdira dan Mansyur dipaksa membedah ulang seluruh indikator pelayanan mereka.
Bedah Dapur Birokrasi: Menghapus Layanan Lambat di Sektor Pangan
Keikutsertaan Dinas Pangan dalam forum bertensi tinggi ini bukan sekadar formalitas di atas kertas. Ini adalah ujian kelayakan mandatori untuk memastikan birokrasi yang mengurusi urusan perut rakyat ini bersih dari praktik berbelit-belit.
Beberapa poin krusial yang dirombak dalam persiapan PEKPPP 2026 meliputi:
- Standardisasi Pelayanan Baru: Menyempurnakan sistem agar jauh lebih cepat dan transparan.
- Sistem Pengaduan Darurat: Memperketat pengelolaan laporan dan keluhan masyarakat terkait pangan.
- Uji Inovasi Layanan: Memaksa instansi melahirkan terobosan baru berbasis kepuasan publik.
Aksi bersih-bersih birokrasi ini merupakan pengejawantahan langsung dari misi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menuntut seluruh jajaran OPD menghadirkan pelayanan dasar berkualitas, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Tujuannya satu, birokrasi pangan yang efektif, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Kepala Dinas Pangan Daerah Sulbar, Suyuti Marzuki.
Kantongi Strategi Aplikatif, Tim Teknis Siap Hadapi Audit
Usai dikurung dalam ruang pembinaan, tim kerja Dinas Pangan mengaku mendapatkan suntikan materi yang sangat aplikatif dan detail mengenai cara meloloskan dokumen dari penilaian ketat kementerian pusat.
“Kami dapat arahan detail soal indikator penilaian PEKPPP, penyusunan dokumen pendukung, dan cara kelola pengaduan. Ini jadi pedoman kami untuk evaluasi internal,” beber Takdira, perwakilan Tim Kerja PEKPPP Dinas Pangan.
Dengan persiapan yang dimatangkan secara radikal ini, Dinas Pangan Sulbar mengirimkan sinyal siap tempur menghadapi audit PEKPPP 2026. Perombakan sistem ini diharapkan menutup rapat celah pelayanan yang buruk dan mengubah wajah birokrasi pangan di bumi Malaqbi menjadi jauh lebih modern. (Rls)
Editor : Ammar
