Mamuju, 8enam.com.-Transformasi besar-besaran dalam sistem keuangan Sulawesi Barat (Sulbar) tampaknya sedang digodok di balik pintu tertutup. Perwakilan dari tiga lembaga keuangan raksasa, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Bank Indonesia (BI), mendadak berkumpul di Ruang Rapat Bidang Perencanaan dan IT Bapenda Sulbar pada Senin (22/6/2026).
Pertemuan elite yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) ini dilakukan untuk membahas langkah strategis yang sangat sensitif: persiapan pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD yang akan digelar dalam waktu dekat.
Aliansi Tiga Kekuatan: Menuju Era Transaksi Tanpa Celah
Rapat krusial ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Syaharuddin, Plt. Kasubid Akuntansi Indah Mustika Sari, serta Kepala Bidang Perencanaan dan IT Bapenda, Muh. Saleh.
Tak main-main, Bank Indonesia bahkan menerjunkan langsung Kepala Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SP PUR Kantor Perwakilan Sulbar, Fernando Ivan Lukmana, bersama Fadli Prabowo untuk mengawal jalannya transisi sistem ini.
Ada beberapa agenda panas yang dibedah di atas meja:
- Persiapan HLM TP2DD: Mengunci komitmen para pengambil kebijakan tertinggi di Sulbar.
- Elektronifikasi Total: Mematangkan infrastruktur pembuangan sistem transaksi tunai di lingkungan pemda.
- Sistem Pembayaran Digital Baru: Memperketat pengawasan aliran dana daerah agar terpantau real-time oleh pusat.
Langkah radikal ini diketahui merupakan instruksi langsung demi memuluskan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan akuntabel berbasis digital.
“Melalui rapat ini, kami memastikan kesiapan teknis dan sinergi antar pihak dalam menyukseskan High Level Meeting TP2DD, sekaligus memperkuat implementasi sistem pembayaran digital,” ungkap Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sulbar, Syaharuddin.
Kepala BPKAD: “Ini Bukan Cuma Soal Efisiensi!”
Dari lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, memberikan pernyataan tegas mengenai pergerakan tim ini. Ia mengingatkan bahwa digitalisasi keuangan daerah adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
“Digitalisasi transaksi daerah bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Celah-celah konvensional harus ditutup dengan tata kelola pemerintahan yang modern,” tegas Mohammad Ali Chandra.
Dengan bersatunya BPKAD, Bapenda, dan Bank Indonesia, sistem keuangan di Sulawesi Barat dipastikan akan segera dikunci oleh teknologi digital berlapis. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa perputaran uang daerah ke depan akan jauh lebih ketat dan transparan. (Rls)
Editor : Ammar
