Mamuju, 8enam.com.-Sektor pariwisata Sulawesi Barat (Sulbar) mendadak menjadi sorotan tajam dari pusat. Secara mengejutkan, perwakilan Kementerian Pariwisata RI menyambangi Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulbar pada Senin (22/6/2026).
Kedatangan tim dari pusat ini diterima langsung oleh Sekretaris Dispoparekraf Sulbar, Andi Saiful Rauf, di ruang kerjanya. Pertemuan intensif tersebut dilakukan dalam rangka Survei Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN)—sebuah instrumen penentu yang bakal membongkar rapor hijau atau merah pariwisata Sulbar di kancah nasional.
Membedah Data: Rahasia Dapur Pariwisata Sulbar Dibuka
Dalam pertemuan tertutup tersebut, kedua belah pihak langsung “menguliti” berbagai indikator sensitif. Poin-poin krusial yang dibedah di atas meja antara lain:
- Mekanisme eksekusi survei lapangan dan validasi data riil.
- Penyaringan indikator IPKN yang dinilai masih longgar.
- Penguatan tata kelola destinasi wisata lokal.
- Bobot kualitas kelembagaan pariwisata daerah.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan ekstrem Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menuntut sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi mesin utama penggerak ekonomi daerah melalui perencanaan berbasis data makro, bukan sekadar tebak-tebakan.
”Melalui survei ini kami memperoleh banyak masukan mengenai penguatan data, tata kelola, serta aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan,” ungkap Andi Saiful Rauf secara blak-blakan.
Target Selanjutnya: Sinkronisasi Data atau Tertinggal!
Andi Saiful menegaskan, pasca-kunjungan kementerian ini, pihaknya akan langsung melakukan penyisiran data secara berkala lintas sektor. Langkah cepat ini wajib diambil agar Sulbar tidak kecolongan saat penilaian akhir IPKN dirilis secara nasional.
”Langkah selanjutnya tentu memastikan seluruh isu yang dibahas menjadi bagian dari langkah perbaikan berkelanjutan agar pembangunan pariwisata Sulawesi Barat semakin terukur dan berbasis data,” tambahnya.
Kepala Dinas Pasang Badan: “Bukan Cuma Soal Turis!”
Di tempat terpisah, Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, mengeluarkan pernyataan tegas. Ia mengingatkan jajarannya bahwa harga diri pariwisata Sulbar tidak boleh hanya diukur dari ramainya kunjungan wisatawan, melainkan dari kualitas tata kelola yang bersih dan perputaran uang yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
”Pengukuran IPKN menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kekuatan dan ruang perbaikan. Dispoparekraf Sulbar berkomitmen menjadikan hasil ini sebagai pijakan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti,” tegas Bau Akram Dai.
Dengan masuknya tim kementerian ini, pariwisata Sulawesi Barat kini resmi memasuki fase “buka-bukaan” data demi mengejar ketertinggalan daya saing di tingkat nasional. (Rls)
Editor : Ammar
