Mamuju, 8enam.com.-Langkah berani diambil Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang karut-marut tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Kebijakan pembentukan BUMN khusus ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), mendapat dukungan penuh dan apresiasi tinggi dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK).
Ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (22/05/2026), SDK menegaskan bahwa terobosan ini merupakan penyelamat instan bagi kebocoran penerimaan negara sekaligus tameng kemandirian ekonomi nasional.
Selama ini, praktik manipulasi harga (under invoicing) dan under price oleh segelintir oligarki nakal dinilai telah merugikan negara dalam skala raksasa, termasuk berdampak langsung pada bagi hasil daerah penghasil sawit seperti Sulawesi Barat.
“Ini terobosan luar biasa dari Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama oligarki bermain-main dengan memanipulasi nilai ekspor kita. Presiden sudah sejak awal memberi peringatan keras, dan kini saatnya negara hadir mengambil kendali demi mengembalikan kekayaan alam sebagai aset murni bangsa,” tegas Suhardi Duka mendelegasikan dukungannya.
Sentil Singapura: Gak Punya Kebun Sawit, Tapi Atur Harga Dunia
Gubernur SDK membongkar ironi besar yang menimpa industri Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah—yang juga menjadi urat nadi ekonomi utama masyarakat di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju.
Indonesia menguasai hampir 50 persen produksi CPO dunia. Namun anehnya, posisi tawar Indonesia selalu didikte oleh negara tetangga yang bahkan tidak memiliki sejengkal pun perkebunan kelapa sawit.
“Kita ini raksasa sawit dunia, tapi harganya justru ditentukan oleh Malaysia dan Singapura. Singapura itu tidak punya produksi CPO, tapi mereka yang mengatur harga pasar global kita. Kenapa? Karena selama ini kita terjebak pola dagang lewat perantara, harganya ditekan rendah, lalu devisa hasil ekspornya justru diparkir di luar negeri. Ini yang diselamatkan oleh PT Danantara,” urai SDK gamblang.
Pasar Bakal Shock, Tapi Ini Obat Jangka Panjang
Mantan Bupati Mamuju dua periode ini memprediksi, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait sistem ekspor terpusat ini pasti akan memicu gejolak atau market shock di tahap awal. Para pelaku usaha raksasa dipaksa beradaptasi dengan ekosistem transparansi yang baru.
Namun, untuk jangka panjang, SDK optimistis kestabilan harga komoditas akan jauh lebih sehat dan bebas dari intervensi mafia harga. Sebagai tahap awal, instrumen BUMN baru ini akan mengunci tiga sektor super strategis nasional: CPO, batu bara, dan aluminium foil.
Cari Skema Win-Win Solution, Ingatkan BUMN Jangan Jadi “Monster Baru”
Meski mendukung penuh intervensi negara, politisi senior ini tetap memberikan catatan kritis yang rasional. Ia mengingatkan agar kehadiran PT Danantara tidak kebablasan menjadi institusi monopoli yang terlalu dominan hingga mematikan gairah investasi swasta yang sehat.
“Swasta harus tetap diberi ruang yang kuat untuk berkembang karena mereka menopang pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai BUMN baru ini nanti malah mengontrol semuanya secara absolut dan mengulangi praktik monopoli curang yang dulu dilakukan swasta. Kalau itu terjadi, pasar global pasti akan mengoreksi dan dampaknya buruk bagi semua,” ingat SDK.
Menutup keterangannya, SDK berharap regulasi ini melahirkan keseimbangan baru atau win-win solution yang menguntungkan semua pihak.
“Prinsipnya sederhana: Swasta silakan berkembang dan ambil untung, tapi negara dan daerah jangan dirugikan. Jangan sampai pengusaha kaya sendiri secara tidak sah, sementara negara buntung,” pungkas Gubernur Sulbar.
Editor: Ammar
