Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tidak ingin gegabah dalam menentukan arah kebijakan kesehatan masa depan. Memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran, DKPPKB Sulbar menggandeng tim pakar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) Makassar.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui agenda intensif Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DKPPKB Sulbar yang dihelat maraton di Hotel Aflah, Mamuju, pada 21–23 Mei 2026.
Langkah penguatan dokumen perencanaan jangka pendek ini berjalan beriringan dengan visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, serta didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan merata.
Stop Formalitas Dokumen, Program Harus Berbasis Kebutuhan Riil Warga
Agenda krusial ini dikawal langsung oleh Sekretaris DKPPKB Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, dengan melibatkan seluruh pejabat eselon III, para ketua tim kerja, serta barisan pengelola program teknis lingkup dinkes provinsi.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa perombakan pola pikir tata kelola perencanaan harus dimulai dari sekarang. Ia melarang jajarannya menyusun program hanya berdasarkan rutinitas tahunan atau sekadar formalitas menggugurkan kewajiban administrasi.
“Penyusunan Renja ini adalah fondasi utama yang menentukan nasib pembangunan kesehatan kita pada tahun 2027. Karena itu, seluruh program wajib hukumnya disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, berbasis data yang akurat, serta mampu menjawab tantangan kesehatan lokal di Sulawesi Barat,” tegas dr. Nursyamsi.
Kolaborasi Akademisi untuk Lahirkan Kebijakan Berbasis Evidence
Dokter Nursyamsi mengapresiasi penuh kehadiran tim akademisi FKM Unhas yang bertindak sebagai mentor pendamping. Masukan dari para pakar universitas dinilai sangat vital untuk menyinkronkan kebijakan kesehatan nasional ke dalam koridor kearifan lokal daerah.
“Intervensi dari rekan-rekan akademisi sangat penting agar proses perencanaan kita menjadi lebih komprehensif, terukur, dan berbasis evidence (bukti ilmiah). Kita ingin kualitas tata kelola program kesehatan semakin matang, sehingga setiap rupiah anggaran yang keluar berdampak langsung pada derajat kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Selama tiga hari pelaksanaan, tim gabungan DKPPKB dan FKM Unhas membedah klaster prioritas program, memperajam indikator kinerja utama, hingga merumuskan strategi penanganan masalah kesehatan dasar secara berkelanjutan.
Melalui matangnya Renja 2027 ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat melahirkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adaptif, efisien, dan tangguh dalam melayani seluruh lapisan masyarakat di Bumi Manakarra.
Editor: Ammar
