Makassar, 8enam.com.-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat bersama Komisi II DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (18/05/2026). Kunjungan ini difokuskan untuk membedah strategi penguatan kapasitas fiskal serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, bersama jajaran anggota Komisi II. Sementara dari pihak Bapenda Sulbar, hadir mendampingi Kabid Perencanaan Pendapatan dan TI, Muh Saleh, serta Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju, Rosianah M. Nadir. Pertemuan ini diterima langsung oleh Kepala Bapenda Sulsel, A. Winarno Eka Putra.
Bedah Tantangan Pajak Kendaraan dan Air Permukaan
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis tersebut, sejumlah isu krusial dipaparkan oleh legislator Sulbar, terutama terkait masih rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Fenomena di lapangan menunjukkan sebagian masyarakat cenderung lebih memilih membeli kendaraan baru ketimbang melunasi tunggakan pajak lama mereka.
Selain itu, sektor Pajak Air Permukaan (PAP) pada sektor industri, perusahaan sawit, PLTA, hingga PDAM di Sulbar juga diakui masih menghadapi kendala teknis. Salah satunya karena mayoritas belum memasang water meter sebagai alat ukur akurat penghitungan volume penggunaan air.
Inovasi Skema Penagihan dan Kolaborasi APH
Menanggapi tantangan tersebut, Bapenda Sulsel membagikan potret keberhasilan mereka dalam mendongkrak PAD. Beberapa inovasi yang diterapkan Sulsel antara lain:
- Gandeng Aparat Penegak Hukum (APH): Memperkuat sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk pengawasan ketat serta penagihan pajak kendaraan di Samsat.
- Skema Multi Years Project (MYP): Merancang program berkelanjutan hingga tahun 2027 untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah.
- Regulasi Berbasis PUPR: Menyusun regulasi pemungutan PAP yang mengacu ketat pada aturan Kementerian PUPR demi memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak korporasi.
Adopsi Referensi demi Kapasitas Fiskal Sulbar
Dihubungi di tempat terpisah, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengapresiasi jalannya studi banding ini. Menurutnya, pengalaman dan sistem yang sudah matang di Sulawesi Selatan akan menjadi referensi berharga untuk direplikasi di Bumi Manakarra.
“Banyak strategi dan inovasi dari Sulsel yang bisa menjadi referensi penting bagi Sulawesi Barat, terutama dalam pengawasan pajak daerah, penegakan kepatuhan, serta penguatan kapasitas fiskal kita,” ujar Abdul Wahab.
Langkah akselerasi pendapatan ini ditegaskan sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang mandiri, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik yang prima.
Editor: Ammar
