Polman, 8enam.com.-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menggelar pelatihan strategis bertajuk “Peningkatan Kapasitas Assessment dan Manajemen Konflik Lahan serta Sosial” bagi Kelompok Perhutanan Sosial. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ratih, Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (13/05/2026).
Langkah ini didukung oleh program Result-Based Payment (RBP) REDD+ dari Green Climate Fund (GCF) sebagai upaya nyata memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meminimalisir gesekan sosial di kawasan hutan.
Pendekatan Persuasif dan Kolaboratif
Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, saat membuka acara menegaskan bahwa stabilitas sosial di sekitar kawasan hutan adalah kunci utama keberhasilan konservasi. Menurutnya, konflik lahan tidak bisa diselesaikan dengan cara represif, melainkan harus melalui pendekatan partisipatif.
“Konflik lahan dan sumber daya hutan perlu ditangani secara kolaboratif. Kami ingin kelompok perhutanan sosial memiliki kemampuan melakukan assessment konflik secara mandiri dan membangun komunikasi konstruktif demi kelestarian hutan serta kesejahteraan warga,” ujar Zulkifli.
Materi Teknis dan Pemetaan Aktor
Kegiatan yang diikuti oleh 20 peserta dari unsur DLHK, KPH Mapilli, Kelompok Tani Hutan (KTH), hingga tim spesialis safeguard ini menghadirkan pakar dari Sulawesi Cipta Forum (SCF). Beberapa materi inti yang dibedah meliputi:
- Analisis Dinamika Konflik: Memahami akar permasalahan lahan dalam skema perhutanan sosial.
- Teknik Assessment: Praktik memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik.
- Strategi Manajemen: Langkah-langkah penyelesaian sengketa secara konstruktif dan sesuai hukum.
Mendukung Pembangunan Rendah Karbon
Penguatan kapasitas ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mendorong pembangunan daerah berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Dengan terminimalisirnya konflik, diharapkan masyarakat dapat fokus pada pengelolaan hutan yang produktif tanpa merusak ekosistem.
Selain mencegah sengketa lahan, pelatihan ini bertujuan membentengi kawasan hutan dari ancaman illegal logging dan perambahan hutan melalui pengawasan berbasis komunitas.
Melalui jalur koordinasi yang lebih solid, DLHK Sulbar berkomitmen menjadikan hutan sebagai “paru-paru hijau” yang mampu menghidupi ekonomi masyarakat Sulawesi Barat sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang.
Editor: Ammar
