Mamuju, 8enam.com.-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mencari solusi konkret atas kendala akses jalan hauling (pengangkutan) tambang. Kepala Bidang Minerba ESDM Sulbar, Ilham, menghadiri rapat koordinasi lintas sektor di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar, Rabu (13/05/2026), untuk mematangkan skema pelepasan kawasan hutan demi kelancaran investasi.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Asosiasi Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Sulbar terkait hambatan logistik yang selama ini membebani operasional pertambangan.
Pelepasan Kawasan Hutan di Kabuloang Jadi Kunci
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah rencana pelepasan kawasan hutan di Kawasan Industri Kabuloang, Desa Belang-Belang, Kabupaten Mamuju. Langkah strategis ini dinilai sebagai solusi utama untuk membuka akses jalan yang menghubungkan lokasi tambang dengan fasilitas pengolahan serta Pelabuhan Belang-Belang.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, melalui Kabid Minerba menegaskan bahwa pembukaan akses jalan harus tetap merujuk pada regulasi yang berlaku dengan mengedepankan asas keadilan.
”Akses jalan hauling adalah infrastruktur vital. Tanpa kepastian akses, biaya logistik membengkak dan daya saing industri kita menurun. Kami sedang mematangkan solusi konkret, termasuk soal lahan di Kabuloang, untuk segera dipaparkan kepada Gubernur,” ujar Ilham.
Dukungan Investasi dan Kepatuhan Hukum
Langkah ini sejalan dengan program Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mendorong kemudahan investasi. Namun, pemerintah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan sosial.
Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, dalam arahannya mengingatkan agar proses pelepasan kawasan hutan dilakukan secara teliti.
”Pemerintah mendukung penuh konektivitas ekonomi, namun jangan sampai ada pelanggaran hukum. Pastikan masyarakat sekitar tidak terpinggirkan; mereka harus menjadi mitra dalam kegiatan pertambangan ini,” tegas Junda.
Persiapan Audiensi Gubernur
Rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, dan PTSP ini sepakat untuk segera menyusun rekomendasi teknis. Materi tersebut akan menjadi bahan audiensi bersama Gubernur SDK dalam waktu dekat guna pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.
Dengan tersedianya jalan hauling yang memadai, diharapkan iklim investasi sektor pertambangan di Sulawesi Barat semakin bergairah, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Editor: Ammar
