Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus mematangkan rencana pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Langkah terbaru dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait data bagi hasil pajak, Rabu (06/05/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran ini fokus pada penghitungan data bagi hasil pajak rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk periode tahun 2019 hingga 2026.
Akurasi Data untuk Analisis Fiskal
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Sulbar, Abd. Kuddus, menjelaskan bahwa validitas data ini menjadi komponen krusial dalam penyusunan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan. Data tersebut digunakan untuk memproyeksikan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban di masa mendatang.
“Koordinasi ini sudah kami laksanakan berulang kali guna memastikan data bagi hasil pajak benar-benar akurat. Ini akan menjadi dasar penilaian utama oleh pihak SMI dalam melihat kemampuan fiskal kita,” ujar Abd. Kuddus.
Implementasi Tata Kelola Akuntabel
Langkah strategis ini selaras dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pemprov Sulbar ingin memastikan bahwa setiap skema pembiayaan pembangunan, termasuk pinjaman, direncanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan dari lokasi berbeda bahwa penyusunan FS bukan sekadar urusan administrasi, melainkan instrumen untuk menjaga kesehatan keuangan daerah.
“Penyusunan FS ini harus menjadi bukti bahwa rencana pinjaman benar-benar feasible dan tidak membebani daerah di masa depan. Tim harus bekerja cermat, terkoordinasi, dan berbasis data yang akurat,” tegas Ali Chandra.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Pinjaman melalui PT SMI ini diproyeksikan sebagai salah satu strategi pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Bumi Manakarra.
Dengan tersedianya dokumen FS yang lengkap dan valid, Pemprov Sulbar berharap proses pengajuan pinjaman dapat berjalan sesuai jadwal. Diharapkan, dana tersebut nantinya memberikan dampak signifikan terhadap percepatan konektivitas dan pembangunan strategis lainnya di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
Editor: Ammar
