Mamuju, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulawesi Barat terus berupaya memperkuat saluran informasi hingga ke akar rumput. Salah satu langkah strategis yang kini dipacu adalah pembentukan dan pengaktifan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa hingga kabupaten.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) DiskominfoSS Sulbar, Dian Afrianty, saat menerima kunjungan kerja jajaran DPRD Kabupaten Majene di Kantor DiskominfoSS Sulbar, Kamis (07/05/2026).
Instrumen Literasi di Era Digital
Penguatan KIM ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menekankan pentingnya edukasi masyarakat di ruang digital serta perluasan jangkauan informasi publik. Menurut Dian, KIM bukan sekadar penyampai pesan pembangunan, melainkan benteng literasi informasi bagi warga.
“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten untuk menggerakkan KIM. Ke depan, target kita adalah mendorong pembentukan KIM di seluruh kabupaten di Sulbar, karena saat ini masih ada beberapa daerah yang belum aktif,” ujar Dian Afrianty.
Mekanisme Pembentukan dari Desa
Dian menjelaskan bahwa proses pembentukan KIM bersifat hierarki namun berbasis komunitas:
- Inisiasi di Desa: Pembentukan dimulai melalui pemerintah desa untuk menjamin kedekatan dengan warga.
- Pendaftaran Berjenjang: Data kelompok didaftarkan secara kolektif hingga ke tingkat kabupaten.
- Penghubung Informasi: Menjadi jembatan komunikasi dua arah antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat bawah.
Target Keaktifan 50 Kelompok Informasi
Saat ini, di wilayah Sulawesi Barat telah tercatat sekitar 50 KIM yang terbentuk. Meski demikian, DiskominfoSS mengakui tantangan terbesar saat ini adalah menjaga konsistensi keaktifan kelompok-kelompok tersebut dalam mendiseminasikan kegiatan pemerintah.
Melalui sinergi bersama legislatif dan pemerintah kabupaten, KominfoSS Sulbar berharap penyampaian informasi publik dapat lebih merata dan inklusif. Dengan masyarakat yang terliterasi dengan baik, partisipasi publik dalam mendukung program pembangunan daerah diyakini akan meningkat secara signifikan.
Editor: Ammar
