Mateng, 8enam.com.-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah secara resmi menerima dan menyetujui Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Meski menyetujui, Fraksi PKB memberikan sederet catatan kritis dan strategis sebagai bahan evaluasi total bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Mateng ke depan.
Persetujuan ini disampaikan dengan harapan agar rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi pijakan nyata dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di “Bumi Lallatasisara”
Kritik Sistematika LKPJ: Harus Berbasis Kinerja
Fraksi PKB menilai penyusunan LKPJ selama ini masih cenderung bersifat administratif dan formalistik. Ke depan, Pemda didesak untuk beralih ke pendekatan performance-based reporting.
”LKPJ harus memuat keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, capaian, hingga kendala dan langkah perbaikan secara terukur, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif,” kata Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Mateng dari partai PKB, Muh Rizal, SP saat menyampaikan pandangan Fraksi pada sidang paripurna LKPJ Bupati Mamuju Tengah tahun 2025, Rabu (29/4/2026)
Sorotan Tajam Sektor Fiskal dan Infrastruktur
Kondisi keuangan daerah menjadi perhatian serius Fraksi PKB. Mereka menyoroti tiga persoalan utama:
- Kemandirian Fiskal: Menurunnya pendapatan daerah dan tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat.
- Defisit Anggaran: Kekhawatiran atas meningkatnya defisit yang selama ini ditutup melalui SILPA.
- Belanja Modal: Fraksi PKB menyayangkan turunnya alokasi belanja modal untuk infrastruktur jalan dan irigasi, padahal sektor ini adalah kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Kata Rizal, Pemda diminta lebih inovatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan rasionalisasi belanja agar lebih berpihak pada pelayanan publik.
Pendidikan dan Kesehatan: Akses Harus Merata
Di sektor pendidikan, PKB menyoroti ketimpangan distribusi guru dan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS). Orientasi program diminta tidak hanya terpaku pada output (angka), tetapi pada outcome (kualitas SDM dan mutu hasil belajar).
Sementara di sektor kesehatan, PKB mendesak percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor berbasis desa dan penguatan layanan primer yang didukung oleh digitalisasi layanan.
Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok
Fraksi PKB menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur—seperti air bersih, sanitasi, dan drainase—harus berkeadilan. Wilayah pedalaman, pesisir, dan sentra produksi masyarakat harus mendapatkan porsi prioritas guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, kata ketua Fraksi PKB ini, sektor pertanian didorong untuk segera melakukan modernisasi dan hilirisasi, sementara layanan administrasi kependudukan diinstruksikan untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Sebagai penutup, Fraksi PKB menekankan pentingnya disiplin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Monitoring dan evaluasi berbasis kinerja serta transparansi pengelolaan keuangan harus menjadi napas baru dalam birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah agar visi pembangunan lebih terarah dan terukur.
Editor: Ammar
