Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa kemajuan Bumi Manakarra harus berpijak pada dua pilar utama: optimalisasi sektor pertanian dan ketegasan penegakan hukum. Hal ini disampaikannya saat membuka Seminar dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kamis (23/04/2026).
Kegiatan strategis ini menghadirkan Staf Khusus Menteri Pertanian RI, Muhammad Arsyad, serta praktisi hukum T. Banjar Nahor, guna membedah cara mewujudkan kesejahteraan melalui birokrasi yang bersih dan melayani.
Pembangunan Tak Boleh Abaikan Hukum
Dalam arahannya, Gubernur SDK mengingatkan bahwa ambisi percepatan pembangunan tidak boleh menabrak aturan yang berlaku. Baginya, kepastian hukum adalah jaminan agar setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat jangka panjang tanpa menyisakan masalah di kemudian hari.
“Pertanian menjadi dasar bagaimana daerah kita bisa maju. Namun, penegakan hukum memastikan seluruh kebijakan tersebut tetap berada di koridor yang benar. Kita jangan sampai jor-joran membangun, tapi mengabaikan aspek hukum,” tegas SDK.
Tantangan Peremajaan Kakao dan Aturan Kawasan
SDK juga menyoroti potensi besar komoditas kakao yang menjadi primadona Sulawesi Barat. Meski pemerintah pusat telah menyiapkan program peremajaan besar-besaran, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala oleh sinkronisasi regulasi lahan.
Gubernur mencontohkan kasus di Kabupaten Mamuju, di mana sekitar 5 juta bibit kakao tidak terserap dari total alokasi 23 juta bibit. Hal ini terjadi karena usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) terbentur status kawasan hutan.
“Bukan karena tidak ada lahannya, tetapi aturan melarang kita memasukkan lahan yang masih masuk kawasan hutan ke dalam CPCL. Ini adalah bentuk kepatuhan kita terhadap hukum, meski secara potensi lahan kita sangat luas,” jelasnya.
Optimisme Lima Tahun ke Depan
Meski menghadapi kendala administratif, Gubernur Suhardi Duka tetap optimis bahwa sektor perkebunan, khususnya kakao, akan menjadi tulang punggung ekonomi Sulawesi Barat yang semakin kuat dalam lima tahun mendatang.
Melalui forum IKAL ini, diharapkan lahir rekomendasi taktis bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan potensi sumber daya alam dengan birokrasi yang taat hukum, demi mewujudkan visi Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, dan berwibawa.
Editor: Ammar
