Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja strategis dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Rabu (22/04/2026). Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi data dan evaluasi capaian pembangunan tahun 2025 guna memastikan keberlanjutan program yang lebih presisi di masa mendatang.
Rombongan DPRD Polman diterima langsung oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Suhamta, didampingi jajaran kepala bidang. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan kabupaten dengan arah pembangunan provinsi sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK).
Keberhasilan Provinsi adalah Akumulasi Kinerja Kabupaten
Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Bapperida, Suhamta, menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen laporan administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk memperkuat kualitas perencanaan. Senada dengan hal itu, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menyebut bahwa kontribusi Polewali Mandar sangat signifikan terhadap angka makro provinsi.
“Keberhasilan di tingkat provinsi tidak berdiri sendiri. Itu adalah hasil kerja kolektif, termasuk kinerja pembangunan dari kabupaten seperti Polewali Mandar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025 melampaui target,” ujar Angga.
Tantangan Sinkronisasi Data Kemiskinan
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah efektivitas bantuan sosial (Bansos) dalam menekan angka kemiskinan. Bapperida menyoroti bahwa kendala utama seringkali bukan pada anggaran, melainkan pada ketepatan momentum antara intervensi daerah dengan jadwal survei nasional.
“Tantangan kita adalah harmonisasi verifikasi data By Name By Address (BNBA) dengan periode survei BPS di bulan Maret dan September. Percepatan administratif sangat penting agar dampak bantuan sosial yang diberikan pemerintah benar-benar tercermin dalam data statistik kemiskinan,” tambah Angga.
Inovasi Indeks Modal Manusia (IMM)
Dalam kesempatan tersebut, Bapperida Sulbar juga memperkenalkan penerapan Indeks Modal Manusia (IMM) dalam dokumen RPJMD provinsi. Indikator ini merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih komprehensif, karena memasukkan aspek penanganan stunting sebagai ukuran kualitas SDM jangka panjang.
Pemanfaatan Anggaran yang Strategis
Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa di masa transisi perencanaan, penggunaan anggaran termasuk pemanfaatan SILPA harus dilakukan secara strategis dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas capaian pembangunan dan mempercepat target kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kuat antara Pemprov Sulbar dan DPRD Polman untuk terus memperkuat komunikasi kebijakan. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberikan dampak nyata dan merata bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Barat.
Editor: Ammar
