Mamuju, 8enam.com.-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat menyoroti ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Dalam forum Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2025, Bapperida meminta agar pusat memberikan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik dan adaptif bagi Bumi Manakarra, Rabu (22/04/2026).
Meski ekonomi Sulbar tumbuh positif di angka 5,36 persen pada 2025, tantangan berat membentang di tahun 2026 dengan target pertumbuhan yang dinaikkan menjadi 5,60 persen, di tengah anjloknya realisasi investasi hingga 42 persen.
Potensi Besar, Kemandirian Masih Terbatas
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mengungkapkan fakta bahwa dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,67 triliun, sekitar 73 persen di antaranya masih berasal dari dana transfer pusat. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyentuh angka Rp585,2 miliar.
“Struktur fiskal kita masih sangat bergantung pada pusat. Padahal, Sulawesi Barat punya potensi besar di sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan yang belum tergarap maksimal karena keterbatasan ruang fiskal,” jelas Amujib di hadapan perwakilan Kemenkeu, Bank Indonesia, dan BPS.
Minta Kebijakan yang Tidak “Diseragamkan”
Melihat kondisi tersebut, Amujib mendorong agar Kementerian Keuangan melalui DJPb memberikan perlakuan khusus (treatment) bagi Sulbar. Ia menegaskan bahwa daerah yang sedang berkembang tidak bisa disamakan dengan daerah yang sudah memiliki kemandirian fiskal tinggi.
“Kami berharap ada kebijakan yang berbeda untuk Sulbar. Karakteristik wilayah dan tantangan kita unik. Kami meminta DJPb meneruskan aspirasi ini ke pusat agar intervensi fiskal ke depan lebih berpihak pada percepatan kemandirian daerah,” tegasnya.
Implementasi Panca Daya SDK di Tengah Keterbatasan
Di bawah arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), Bapperida berkomitmen menjalankan prinsip efisiensi anggaran yang ketat. Dengan ruang fiskal yang sempit, pemerintah provinsi memastikan tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia untuk program yang tidak berdampak langsung.
Melalui pendekatan Panca Daya, Bapperida fokus menguatkan sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan sebagai kunci kemandirian.
“Di tengah keterbatasan ini, kita tidak punya ruang untuk trial and error. Setiap program harus tepat sasaran. Kita ingin pertumbuhan ekonomi ini bukan sekadar angka, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani dan nelayan kita,” tambah Amujib.
Mengantisipasi Ketidakpastian Global
Selain masalah internal, Bapperida juga mewaspadai faktor eksternal seperti inflasi energi dan ketidakpastian ekonomi global yang dapat menekan daya beli masyarakat. Forum Kajian Fiskal ini diharapkan menjadi basis data bagi Pemprov Sulbar untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih realistis, terukur, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah di tahun-tahun mendatang.
Editor: Ammar
