Mamuju, 8enam.com.-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat mempertegas komitmennya dalam menjaga transparansi fiskal daerah. Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menghadiri langsung Rapat Kerja bersama Komisi II DPRD Sulbar untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/04/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II ini menjadi forum krusial untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung pembangunan di Bumi Manakarra.
Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari upaya besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK). Fokus utamanya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi pelayanan dasar masyarakat.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan bahwa pihaknya secara terbuka menyampaikan capaian kinerja serta langkah-langkah strategis yang telah diambil sepanjang tahun 2025.
“Kami berkomitmen menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah agar tetap transparan, efektif, dan akuntabel. Pembahasan LKPJ ini adalah instrumen penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik,” ujar Ali Chandra.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Ali Chandra menekankan bahwa masukan dari pihak legislatif merupakan elemen konstruktif yang sangat dibutuhkan. Sinergi antara BPKAD sebagai pengelola keuangan dan DPRD sebagai fungsi pengawasan diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan daerah yang semakin sehat.
Beberapa poin strategis yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut meliputi:
- Evaluasi Capaian Program: Meninjau kesesuaian antara realisasi anggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
- Optimalisasi Aset: Memastikan aset daerah dikelola secara produktif untuk mendukung PAD.
- Rekomendasi Strategis: Menyerap masukan DPRD sebagai bahan perbaikan performa keuangan di tahun berjalan.
Dorong Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran
Rapat kerja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. BPKAD Sulbar optimis, melalui koordinasi yang intensif dengan DPRD, penggunaan anggaran daerah akan semakin tepat sasaran dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan pengawalan ketat terhadap LKPJ 2025 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak menuju manajemen keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan publik.
Editor: Ammar
