Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memacu penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pembenahan alur kerja birokrasi. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Selasa (14/04/2026), tim dari Biro Organisasi Setda Sulbar melaksanakan pendampingan intensif penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan sistematis, sesuai dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam kerangka reformasi birokrasi.
Membangun Fondasi Kerja Sistematis
Dua ASN dari Biro Organisasi, Tresya S. Timbonga dan Ade Astria, terjun langsung memberikan bimbingan teknis kepada seluruh staf penyusun SOP di lingkungan DKP. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan setiap alur kerja di dinas tersebut terdokumentasi secara akurat dan memenuhi standar nasional.
Tresya S. Timbonga menjelaskan bahwa Peta Proses Bisnis adalah “cetak biru” yang memperlihatkan keterhubungan antarunit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.
”Dengan peta proses bisnis yang jelas, hubungan antarunit dapat berjalan secara sistematis. Hal ini mempermudah kita dalam mengidentifikasi masalah sehingga perbaikan proses kerja menjadi lebih terarah dan efisien,” jelas Tresya.
SOP sebagai Penjamin Kepastian Layanan
Sementara itu, Ade Astria menekankan bahwa SOP yang disusun harus selaras dengan peta proses bisnis yang telah disepakati. Ia mengingatkan bahwa SOP memiliki peran vital dalam memberikan kepastian hukum dan kepastian waktu bagi masyarakat maupun stakeholder terkait.
”SOP bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi syarat, melainkan panduan operasional agar setiap layanan di DKP memiliki standar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Ade.
Menuju Birokrasi yang Adaptif
Pendampingan ini diharapkan mampu mendorong DKP Sulbar untuk segera merampungkan dokumen tata laksana terbaru. Dengan alur kerja yang lebih modern dan adaptif, DKP diharapkan dapat merespons kebutuhan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat secara lebih cepat dan tepat.
Upaya jemput bola yang dilakukan Biro Organisasi ini menjadi bukti komitmen Pemprov Sulbar dalam menciptakan birokrasi yang ramping secara struktur, namun kaya akan fungsi dan berorientasi pada hasil nyata bagi pelayanan publik.
Editor: Ammar
