Mamuju, 8enam.com.-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Melalui diskusi strategis bersama Kelompok Kerja (Pokja) REDD+, DLHK melakukan sinkronisasi program tahun 2026 sekaligus mematangkan proposal pendanaan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, Senin (26/01/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari akselerasi visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi dan pelestarian lingkungan hidup di Bumi Manakarra.
Sinergi Perencanaan untuk Penurunan Emisi
Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, menegaskan bahwa koordinasi sejak tahap awal perencanaan sangat krusial agar seluruh kegiatan sektor kehutanan dan penggunaan lahan di Sulbar sejalan dengan kebijakan nasional.
“Sinkronisasi program sejak tahap perencanaan sangat penting agar kegiatan pada tahun 2026 benar-benar terintegrasi. Kita ingin memastikan target penurunan emisi gas rumah kaca melalui skema FOLU Net Sink 2030 tercapai secara optimal di Sulawesi Barat,” tegas Zulkifli di ruang kerjanya.
Fokus pada Akses Pendanaan Global
Selain sinkronisasi program rutin, pertemuan tersebut juga mengevaluasi kesiapan proposal pendanaan yang akan diajukan ke tingkat nasional maupun internasional. Pembahasan mencakup:
- Kelengkapan Dokumen: Memastikan data pendukung teknis memenuhi standar keberlanjutan.
- Penguatan Kelembagaan: Memperkokoh peran Pokja REDD+ dalam pendampingan program di lapangan.
- Pemberdayaan Masyarakat: Mengintegrasikan peran masyarakat sekitar hutan dalam perlindungan ekosistem secara berkelanjutan.
Sulbar Menuju Provinsi Rendah Emisi
Pokja REDD+ Sulbar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh DLHK dalam mengawal implementasi program di tingkat tapak. Dengan kerja sama yang solid, Sulawesi Barat diharapkan tidak hanya sukses menjaga tutupan hutan, tetapi juga berhasil mengamankan pendanaan lingkungan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Rls)
