Mamuju, 8enam.com.-Menindaklanjuti penggabungan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, P3A, dan PMD menggelar rapat koordinasi internal, Kamis (8/1/2026). Rapat ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas, Darmawati, guna memastikan masa transisi organisasi berjalan mulus.
Fokus utama pertemuan ini adalah penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan redesain ruang kerja untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih ramping, efektif, dan nyaman bagi pegawai.
Optimalisasi Kinerja di Masa Transisi
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, memaparkan bahwa penyesuaian posisi pegawai dan tata letak ruang kerja merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini dilakukan agar program-program strategis, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, tidak terhambat oleh kendala administratif pasca-merger.
“Penataan ASN dan ruangan kerja bukan sekadar urusan teknis, tapi langkah agar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan lebih terkoordinasi dan efisien. Kita ingin sinergi antarbidang semakin kuat,” jelas Idham Halik.
Mendukung Visi Pengentasan Kemiskinan
Plt. Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, menyambut baik langkah proaktif tersebut. Menurutnya, lingkungan kerja yang tertata rapi merupakan kunci produktivitas pegawai dalam melayani masyarakat.
“Penataan harus dilakukan secara cermat. Lingkungan kerja yang nyaman akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kita, terutama dalam menjalankan amanah perlindungan sosial,” tegas Darmawati.
Langkah cepat ini menjadi bagian dari upaya nyata instansi tersebut dalam mendukung visi besar Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu:
Pengentasan Kemiskinan: Memastikan bantuan dan program tepat sasaran.
Perlindungan Sosial: Memperkuat jaring pengaman bagi kelompok rentan.
Efisiensi Birokrasi: Menciptakan organisasi yang tangkas melalui penataan SDM yang tepat.
Dengan kesiapan internal yang matang, Bidang Penanganan Fakir Miskin diharapkan menjadi ujung tombak yang solid dalam menekan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026. (Rls)
